Menurut dia, pengesahan UU Omnibus Law ini akan memberikan kepastian investor untuk bisa menanamkan modalnya di Tanah Air. Sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja hingga penurunan angka kemiskinan.

Menko Polhukam Mahfud MD tidak ambil pusing dan mempersilakan kelompok yang menolak untuk bersuara.

Demokrat menyebut, tindakan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Cipta Kerja telah nyata-nyata tidak sesuai dengan putusan MK yang harusnya dipatuhi.

Dalam pertimbangan putusan MK, UU Cipta Kerja cacat formil karena tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang.

Ledia tidak menafikkan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif menerbitkan Perppu. Namun, syarat kehadiran Perppu No 2 Tahun 2022 ini tidak kuat dan terlalu dipaksakan.

Moeldoko juga menjelaskan pemerintah telah berupaya keras untuk menarik banyak investor agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lewat UU Cipta Kerja.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR saat ini masih bersikap menunggu surat presiden dari Istana untuk membahas revisi UU Cipta Kerja. DPR akan segera membahas sesuai mekanisme setelah menerima surat presiden

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan sebelumnya ditunda pengesahannya di masa terakhir DPR periode 2014-2019. Sebabnya penolakan masyarakat terhadap RUU yang dianggap kontroversial. Yasonna jamin RKUHP dan RUU Pemasyarakatan akan diselesaikan.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi itu juga, pemerintah meminta perlu segera melakukan perubahan terhadap UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP). Pemerintah meminta perubahan UU PPP masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022.

Mayoritas fraksi-fraksi di DPR ingin perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dilakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selama pembahasan revisi Undang-Undang tersebut semua pihak mesti bersikap sebagai negarawan dan mengesampingkan kepentingan politik.