Hidayat Nur Wahid Pastikan Hadir di Reuni 212
Wakil Ketua MPR itu menyatakan, tak perlu ada yang dikhawatirkan dalam reuni tersebut. Sebab, reuni itu lumrah sebagai bentuk kebebasan berekspresi warga negara.
Wakil Ketua MPR itu menyatakan, tak perlu ada yang dikhawatirkan dalam reuni tersebut. Sebab, reuni itu lumrah sebagai bentuk kebebasan berekspresi warga negara.
"Yang dilarang itu anarkis," kata Maruf.
"Yang dilarang itu anarkis," kata Ma'ruf.
Direktur Tindak Pidana Khusus (Dir Krimsus) Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan mengatakan, patroli dilakukan untuk mengantisipasi adanya isu bersifat provokatif sehingga dapat mengganggu kondisi bangsa.
Asep berharap, massa reuni 212 dapat tertib dan mematuhi aturan hukum yang berlaku saat kegiatan berlangsung.
Jika Izin Diberikan, Polri Minta Reuni 212 Hormati Hak Masyarakat Umum. Asep menyebut, peserta aksi juga perlu memperhatikan norma yang berlaku secara umum, mematuhi hukum dan Undang-Undang yang berlaku, turut menjaga keamanan dan ketertiban, serta tetap menjaga keutuhan persatuan bangsa.
"Agar kehidupan masyarakat kembali normal, cair dan tidak ada ketegangan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban," ungkap Zainut.
Menurut Fadli, reuni alumni 212 adalah acara positif.
Mabes Polri Tunggu Rekomendasi Intelkam untuk Keluarkan Izin Reuni 212. Menurut Argo, rekomendasi akan terus meningkat mulai dari Polres Jakarta Pusat hingga ke Polda Metro Jaya (PMJ). Setelahnya, berlanjut ke tingkat Mabes Polri.
"Orasinya kebangsaan saja. Kita menarik simpati bangsa ini. Tunjukkan bahwa inilah 212 yang tertib dan damai," ucap purnawirawan jenderal bintang empat itu berharap.
Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Awit Masyhuri berharap, Habib Rizieq Syihab menghadiri Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2019 di Monas. Pencekalan terhadap pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu bisa segera dicabut.
Menurutnya, aparat keamanan sudah punya standar operasional prosedur (SOP) dalam pengamanan. Mahfud meminta semua pihak untuk tidak panik dengan adanya reuni tersebut.
Polri menegaskan belum menerima surat pemberitahuan izin gelaran Munajat dan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212 di Monas, Jakarta Pusat. Padahal, Persaudaraan Alumni 212 menyatakan sudah mengurusnya bahkan mengklaim telah mengantongi rekomendasi dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Wakil Ketua MPR Arsul Sani mempersilakan diselenggarakannya rencana reuni Akbar 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Namun Arsul mengingatkan massa reuni 212 tak melanggar Undang-undang dalam aksinya.
Perkiraan Keadaan (kirka) intelijen, dimaksudkan untuk menghitung seberapa banyak personel yang diturunkan, juga berbagi peta titik pengamanan.
Mahfud MD Persilakan Reuni 212 Digelar. Dalam kegiatan itu, katanya, dirinya tak dapat melarang hal tersebut. Sebab, negara telah mengatur dalam kebebasan berpendapat di depan muka umum.
Kapolda Gatot berharap kegiatan itu berjalan lancar dan tidak ada pihak-pihak yang berupaya melakukan provokasi.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu belum memastikan kapan ijtima ulama tiga digelar.