Reklamasi Ancol

Reklamasi Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Ancol. Kepgub ini terbit di masa kepemimpinan Anies Baswedan.

PT Pembangunan Jaya Ancol sudah mendapat persetujuan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melanjutkan reklamasi Ancol.

Pembangunan rumah pompa ini merupakan kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC).

"Provinsi DKI Jakarta akan patuh dan taat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum yang mengikat," kata Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12).

"Meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk menolak reklamasi dengan tidak memberikan ruang ataupun peruntukan zonasi khususnya dalam bentuk pulau baru yang terpisah dengan wilayah daratan," ucap anggota fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli, Senin (14/12).

Anies menerbitkan izin perluasan pengembangan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dengan luas kurang lebih 120 hektare dan Dunia Fantasi seluas 50 hektare. Izin tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Anies pada 24 Februari 2020.

Dia mengakui pengembangan kawasan membutuhkan perluasan area untuk lebih banyak mendatangkan wisatawan mancanegara serta menahan devisa keluar dari Indonesia.

Dua raperda yang dimaksud adalah raperda tentang zonasi dan Perda tentang tata ruang. DPRD DKI menilai dua raperda itu bisa menjadi dasar untuk Pemprov DKI melakukan penataan di kawasan hasil reklamasi termasuk untuk perluasan kawasan Ancol.

Politikus PDIP itu menambahkan, apa yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan menerbitkan Keputusan Gubernur untuk izin reklamasi Ancol merupakan langkah yang keliru.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut saat ini pihaknya tengah merampungkan aturan terkait reklamasi kawasan Ancol dan Dufan, Jakarta Utara.

Anies mengklaim reklamasi Ancol bertujuan baik bagi kepentingan rakyat. Bahkan disebut menjadi salah satu media penanganan banjir Jakarta.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dituding bermain diksi saat memberikan izin reklamasi kawasan Ancol. Padahal menurutnya, lokasi reklamasi tersebut adalah Pulau L, yang notabene dihentikan pekerjaannya oleh Anies sendiri dengan alasan hukum.

Ali pun mempertanyakan dasar hukum dari Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Anies pada 24 Februari 2020 itu.

Menurutnya, reklamasi itu juga bertujuan untuk mencegah Ibu Kota dari bencana banjir. Kemudian, reklamasi di Ancol Barat ini juga ditujukan untuk kepentingan umum dan tanpa mengganggu keadilan.

Seiring berjalannya waktu, penimbunan laut terus dilakukan Ancol hingga saat ini. Setiap hari beberapa truk bermuatan hasil kerukan lumpur sungai dibuang ke lokasi reklamasi di pesisir pantai Ancol.

Izin perluasan pengembangan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada 24 Februari 2020 lalu.

Penghentian reklamasi 17 pulau, lanjut Anies, telah dilaksanakan dan akan terus dihentikan sesuai janji kampanyenya saat Pilgub DKI 2017.

Alasan lain mengapa Ancol perlu diperluas, kata Anies, karena menjadi pusat wisata Asia Tenggara.

"Program ini tidak mengganggu kegiatan nelayan, tidak menghalangi aliran sungai manapun menuju laut, dan ini sudah berlangsung selama 11 tahun," kata Anies.

Anies menyebut, perluasan Ancol adalah urukan tanah dari hasil pengerukan lumpur di 13 sungai Jakarta untuk mencegah banjir. Lumpur itu mencapai 3,4 juta kubik. "Nah, lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol."