Regulasi Pajak
-
News •DJP Siap Terapkan Pajak Marketplace, Tunggu Arahan Menkeu PurbayaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.
-
Politik •Gubernur Dedi Mulyadi Tindak Tegas Penghambat Aturan Baru Pajak Kendaraan Jawa BaratGubernur Dedi Mulyadi instruksikan investigasi menyeluruh dan menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, menegaskan komitmennya dalam memastikan kelancaran aturan baru Pajak Kendaraan Jawa Barat yang bertujuan meringankan masyarakat.
-
News •DJP Himpun Rp1,13 Triliun dari Pajak Sektor Digital di Awal 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp1,13 triliun dari pajak sektor digital pada Januari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan ekonomi digital bagi penerimaan negara.
-
News •Bupati Banyumas Imbau Masyarakat Pahami Kebijakan Opsen Pajak, Bukan Aturan PribadiBupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengimbau masyarakat untuk memahami Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara utuh, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan berjenjang dari pemerintah pusat dan provinsi.
-
Ekonomi •Bapenda Sumsel Pastikan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 2026 Tidak NaikMasyarakat Sumatera Selatan dapat bernapas lega, Bapenda Sumsel memastikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026, bahkan ada insentif fiskal.
-
Politik •Tahukah Anda? DPRD Minta Pemkot Malang Terbitkan Perwali Soal Tarif PBB Terbaru, Ini Alasannya!DPRD Kota Malang mendesak Pemkot segera terbitkan Perwali mengenai skema tarif PBB terbaru. Apa yang membuat perubahan ini penting dan bagaimana dampaknya bagi wajib pajak?