regulasi ketenagakerjaan

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tegaskan komitmen kawal regulasi ketenagakerjaan berpihak rakyat, termasuk perlindungan ojol dan UMKM, demi kesejahteraan. Simak selengkapnya!

AJI Palu soroti upah jurnalis di Sulteng yang memprihatinkan. Survei ungkap banyak bergaji di bawah UMP, memicu desakan agar perusahaan media menjamin kesejahteraan jurnalis dan pemerintah perkuat pengawasan.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

PT Shanghai Baoye Indonesia (PT SBI) di Batam dikenai sanksi denda administratif Rp330 juta karena kedapatan mempekerjakan puluhan TKA ilegal tanpa dokumen RPTKA yang sah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 157 perusahaan diadukan terkait masalah pembayaran Aduan THR Lebaran 2026, mulai dari penundaan hingga tidak dibayar penuh. Apa sanksi yang menanti?

Pemerintah Kota Medan telah menerima 50 pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026 dari pekerja swasta, dengan sebagian besar kasus telah berhasil diselesaikan melalui posko pengaduan THR Lebaran 2026 Medan.

Perubahan regulasi terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan tenaga alih daya di Indonesia dipicu perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, menyoroti kebutuhan kepastian kerja versus fleksibilitas pasar. Apa dampaknya bagi pekerja dan dunia usaha

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan outsourcing akan diatur ulang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, menyusul desakan Amerika Serikat dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Anggota DPR RI menegaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum Idul Fitri sesuai regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sanksi tegas bagi pelanggar.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun secara proaktif memastikan kepatuhan perusahaan terhadap UMK 2026 Kabupaten Madiun. Bagaimana upaya pengawasan ini berjalan dan apa saja yang perlu diketahui pekerja serta pengusaha?

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan yang efektif sangat krusial untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dewan Pengupahan Sumsel mengusulkan kenaikan UMP Sumsel 2026 sebesar 8 persen, namun penetapan akhir masih menunggu regulasi pusat. Akankah usulan ini disetujui?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pembahasan Kenaikan UMP 2026 masih dalam proses, melibatkan dialog sosial dan kajian mendalam. Kapan keputusannya?

Kementerian Ketenagakerjaan mendesak perusahaan menerapkan **rekrutmen adil** tanpa diskriminasi, menyusul temuan persyaratan tak relevan. Apa saja yang dilarang dan bagaimana aturannya?

KSPSI memilih fokus pada **dialog regulasi ketenagakerjaan** dengan pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Ciptaker, menolak ajakan unjuk rasa 30 September. Mengapa mereka yakin dialog lebih efektif?