Petugas KPPS Meninggal

Petugas KPPS berinisial AB (47) bertugas di TPS 116, Penjaringan, Jakarta utara.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan hal ini guna mencegah terulangnya insiden banyaknya petugas KPPS yang meninggal pada pelaksanaan Pemilu 2019 silam.

Pramono menjelaskan alasan Kemenkeu maupun KPU menyetujui pemberian bantuan berupa santunan, karena jika memakai asuransi premi yang dibayarkan terlalu besar sedangkan claimnya tidak pasti.

Aspek kesehatan jelas menjadi ancaman jika Pilkada serentak tetap digelar di tengah Pandemi. Seharusnya ini menjadi pertimbangan.

Dalam kasus ucapan tentang ratusan KPPS meninggal dunia karena diracun, dia menegaskan, Dokter Ani hanya sebagai saksi saja. Keterangan dari Dokter Ani pun sangat diperlukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Arief menyampaikan pemberian santunan kepada ahli waris ini adalah tindaklanjut dari pemberian santunan di beberapa propinsi lain yang telah diberikan.

Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan evaluasi usai menyelenggarakan pemilu serentak 2019. Lembaga ini tengah menyusun program agar pelaksanaan pilkada serentak 2020 tak sampai memakan korban jiwa akibat kelelahan seperti penyelenggaraan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyalurkan dana santunan kepada 10 ahli waris anggota KPPS yang meninggal dunia di Kota Bekasi pada Jumat (12/7). Setiap ahli waris menerima dana santunan sebesar Rp 36 juta.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel untuk melancarkan arus lalu lintas di sekitar kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat, pada hari ini Rabu (26/6). Hal ini untuk mengantisipasi aksi dari Persaudaraan Alumni 212 yang menggelar Tahlil Akbar 266.

Sejumlah massa peserta aksi bertajuk Tahlil Akbar 266 sudah mulai berdatangan ke lokasi Patung Kuda Monumen Nasional (Monas) sejak pukul 07.15 WIB.

Kajian UGM menyimpulkan 10 petugas KPPS meninggal dipastikan karena alasan medis, dan jauh dari praduga kesimpangsiuran berkembang. Data mencatat, sebesar 80 persen KPPS meninggal dunia di DIY mempunyai riwayat penyakit kardiovaskular, dan 90 persen dari mereka adalah perokok.

Rahmat Baequni dipulangkan pihak Polda Jabar meski berstatus tersangka. Namun, hal tersebut bukan karena penangguhan penahanan. Kuasa hukum Rahmat Baequni, Hamynudin Fariza menjamin bahwa kliennya kooperatif dan tidak akan melarikan diri.

Ustaz Rahmat Baequni buka suara terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menjeratnya. Ia menegaskan pembahasan yang disampaikan soal petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena diracun merupakan permintaan jemaah.

Ia membenarkan penangkapan dan pemeriksaan Rahmat Baequni berkaitan dengan isi ceramahnya mengenai petugas KPPS meninggal karena diracun. Informasi tersebut memenuhi unsur dugaan penyebaran berita bohong.

"Iya (ditangkap). Saat ini masih diperiksa di Polda Jabar," kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko.

Polisi Pelajari Video Ceramah Rahmat Baequni Soal Petugas KPPS Tewas Diracun. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat sedang mempelajari berkas-berkas tersebut. Trunoyudo mengaku masih belum mau berkomentar lebih banyak.

Ustaz Rahmat Baequni terancam berurusan dengan aparat hukum. Hal itu berkaitan dengan video ceramah tentang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena diduga diracun.

Bantuan sebesar Rp 36 juta tersebut diserahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kartini Tjandra Lestari kepada ahli waris, Mela Siti Malikah (32), di Bawaslu Solo, Jumat (14/6).

"Kasus meninggalnya petugas KPPS dan anggota TPS memang masih janggal. Satu cara yang bisa membuktikan dengan autopsi. Dengan hasil autopsi bisa ketahuan hasil visumnya, saya kira atas nama negara bisa dilakukan demi mengungkap kasus ini," kata Pelaksana tugas Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu di Semarang.

Santunan tersebut diberikan kepada 8 orang