Perubahan status BNN

Saat ini, Budi tinggal menunggu payung hukumnya

Yuddy sepakat jika fasilitas yang diperoleh pejabat BNN sama seperti kementerian.

"Fasilitas, jabatan dan hak-hak keuangan itu disetarakan dengan menteri," kata Yuddy.

Mabes Polri tetap bersinergi meski nantinya BNN berada di bawah koordinasi Menko Polhukam.

Jika Perpres keluar, jabatan kepala BNN juga akan menjadi hak prerogatif presiden dalam masa datang.

Peningkatan hak kewenangan keuangan tentu sangat diperlukan mengingat BNN berperan besar dalam memberantas narkoba.

"Saat ini Kementerian PANRB sedang mengkaji urgensi untuk mengubah status BNN atau pun UU tersebut," jelas Yuddy.

Harus dibuat aturan agar kerja BNN tak berbenturan dengan lembaga lain.

Namun Fadli sepakat bahwa permasalahan narkotika harus ditangani dengan serius.

Menurutnya rencana pemerintah menaikkan status BNN setingkat kementerian harus dikaji mendalam.

BNN tak usah ragu untuk mengambil keputusan jika hal-hal yang berkaitan pemberantasan narkoba.

Pramono Anung mengatakan lembaga BNN memang menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo.

"Gimana mau menguatkan SDM, gedung aja enggak punya," kata Arsul Sani.

BNN harus diberi jika sudah setara dengan kementerian.

"Hal yang menurut saya positif, karena memang itu tuntutan," kata Anang.

Mabes Polri juga belum mengetahui bagaimana nasib Budi Waseso bila dianggap setara menteri.

Pemerintah juga tengah menyiapkan gedung baru untuk kantor BNN.