Penggeledahan ruang DPR

Tim KPK telah selesai menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1) sekitar pukul 20.56 WIB. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah salah satu ruangan anggota DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi, penggeledahan dilakukan di ruang Anggota DPR dari Partai Demokrat Muhammad Nasir.

Dia menilai ribut-ribut beberapa waktu lalu soal Brimob kawal penyidik KPK hanya salah paham.

Menurut Benny, penggeledahan oleh KPK harus tetap memperlihatkan integritasnya sebagai lembaga penegak hukum.

Mereka menilai, penggeledahan dengan pengawalan ketat adalah sangat berlebihan.

Dia mencontohkan insiden adu mulut yang terjadi antara Wakil Ketua DPR dengan penyidik KPK beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, pimpinan DPR marah saat KPK datang didampingi Brimob bersenjata lengkap.

Saat penggerebekan di Berlan justru aparat kemanan hanya memakai snejata laras pendek dan tak pakai pelindung tubuh.

Badrodin menjelaskan meminta bantuan aparat keamanan merupakan hak dari KPK.

Kritik itu bukan berarti Partai Demokrat tidak mendukung upaya KPK.

Penggeledahan menggunakan senjata itu diprotes di tengah KPK mengusut kasus korupsi proyek di Kemenpupera anggaran 2016.

Fahri Hamzah marah saat tahu KPK bawa Brimob bersenjata geledah ruang kerja anggota DPR.

Fahri tak terima KPK obok-obok kompleks parlemen dengan dikawal Brimob bersenjata lengkap.

Ketua DPR setuju jika kompleks parlemen harus steril dari senjata api.

"Aparat hukum hanya boleh membawa senjata di objek-objek vital di luar Gedung DPR," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Daripada beradu mulut, jika penggeledahan itu tak sesuai prosedur maka komisi III berhak memanggil KPK.

Polemik bersenjata dipersoalkan wakil ketua DPR, Fahri Hamzah, saat ruangan anggota komisi V digeledah penyidik KPK.

"Lembaga parlemen bedakan dengan oknum," ujar Zulkifli.

KPK kembali dapat kritikan tajam dari DPR karena bawa Brimob bersenjata saat lakukan penggeledahan di parlemen.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan kewajiban pihak Polri memberikan bantuan kepada KPK.