Penembakan laskar FPI

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara unlawful killing terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Km 50 Tol Cikampek. Dengan putusan itu, dua terdakwa, yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella, dinyatakan bebas.

Tragedi kematian laskar FPI di tol Cikampek KM 50 kembali dibahas. Publik curiga, kasus itu mirip seperti skenario yang dilakukan Irjen Pol Ferdy Sambo hingga akhirnya terbongkar. Dalam kasus KM 50, CCTV di lokasi kejadian juga rusak menurut polisi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjawab keraguan penyidikan tentang peristiwa KM 50 yang menewaskan sejumlah laskar FPI. Usai skenario Ferdy Sambo tentang Brigadir J terungkap. Kasus kematian laskar FPI di tol Cikampek KM50 kembali ramai dibahas.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyerahkan memori kasasi dua terdakwa kasus dugaan tindak pidana pembunuhan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek atau dikenal dengan 'unlawful killing' enam laskar Front Pembela Islam (FPI) ke Mahkamah Agung (MA). Penyerahan memori kasasi itu dilakukan hari ini.

Bahar didakwa menyampaikan hoaks itu saat berceramah di Desa Nanjung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 11 Desember 2021. Kemudian ceramah yang didakwa berisi hoaks itu disebarkan melalui media sosial, salah satunya melalui kanal YouTube milik terdakwa lain, yakni Tatan Rustandi.

Majelis Hakim juga dianggap tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga terdapat kekeliruan dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat yang telah dibuktikan dan dihadirkan penuntut umum di persidangan.

Zulpan menyampaikan, dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas dua terdakwa kasus Unlawful Killing Laskar FPI, pada sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/3).

"Kita pelajari dulu putusan lengkapnya, nanti baru penuntut umum mengambil sikap," tutupnya.

Pakar Hukum Pidana Prof Faisal Santiago menjelaskan vonis lepas adalah perbuatan terdakwa tidak terbukti masuk ranah pidana, namun bisa ke perdata atau hukum adat.

Hakim memutuskan Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Mohammad Yusmin Ohorella bebas, meskipun kedua polisi itu terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer jaksa.

Majelis Hakim PN Jaksel melepaskan dua terdakwa kasus pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing atas empat laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Kedua terdakwa menghindari perebutan senjata oleh laskar FPI. Senjata yang digunakan adalah senjata semi otomatis yang dalam keadaan sudah terkokang sehingga hal tersebut sangat mungkin terjadi penembakan yang berturut-turut.

Dua anggota Resmob Polda Metro Jaya, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, sujud sebagai wujud rasa syukur setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memvonis keduanya lepas dari hukuman pidana.

Dalam berkas tuntutan yang berbeda, jaksa Paris Manalu juga meyakini Ipda Yusmin melanggar ketentuan dalam pasal yang sama dengan Briptu Fikri. Oleh karena itu, dua jaksa itu meminta majelis hakim memvonis Briptu Fikri dan Ipda Yusmin hukuman 6 tahun penjara serta meminta keduanya segera ditahan.

Dua polisi terdakwa kasus penembakan enam laskar FPI sebelumnya dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pihak kuasa hukum keluarga enam laskar Front Pembela Islam (FPI) angkat bicara terkait dua polisi penembak enam laskar FPI hingga tewas dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kuasa hukum keluarga korban menyatakan sejak awal tidak sepakat bahwa kedua terdakwa diproses di peradilan umum.

Menurut Jaksa Fadjar, yang membacakan tuntutan secara virtual sebagaimana disiarkan di ruang sidang, Briptu Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Briptu Fikri mengaku baku tembak dengan Laskar FPI pada 2020 merupakan pengalaman pertamanya selama bertugas sebagai polisi.

Keenam saksi tersebut antara lain dari pegawai harian lepas dan satu lainnya. "Jadi lima orang semacam pegawai harian lepas kayak adminnya gitu dan satu orang lainnya," katanya.