Banyak Petugas Meninggal, Politisi PDIP Singgung MK Kabulkan Uji Materi UU Pemilu
Effendi tak hanya menyalahkan MK, tapi juga DPR RI. Akibatnya, rakyat menjadi ikut terbebani dan merasakan dampaknya.
Effendi tak hanya menyalahkan MK, tapi juga DPR RI. Akibatnya, rakyat menjadi ikut terbebani dan merasakan dampaknya.
Ketua KKPS TPS 13 Kelurahan Kayu Putih, Fatur Dopong mengaku, penyebab dilakukannya pemungutan suara ulang, karena ditemukan penyalahgunaan C6 dan pemilih dalam DPT, yang identitasnya tidak sesuai dengan wilayah domisili atau berdomisili diluar Kota Kupang.
Padahal, KPU mencatat jumlah pemilih yang semestinya memanfaatkan pemungutan ulang di sana sebanyak 230 orang, terdiri dari 217 orang yang masuk dalam DPT, 10 orang DPTb dan 13 orang DPK.
Komisioner KPU Riau, Nugroho Notosusanto mengatakan untuk di Kota Pekanbaru, ada 13 TPS yang akan menggelar PSU dan PSL. 3 TPS melaksanakan PSU dan sisanya sebanyak 10 TPS melaksanakan PSL.
Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang, atau C6-KPU PSU, juga telah dibagikan kepada pemilih sehari sebelumnya.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menuturkan, proses pemilu belum selesai seutuhnya. Karena itu lebih baik semua pihak fokus pada proses evaluasi pemilu.
Wahidin mengatakan, jangan berharap perbedaan pilihan pada pemilu kemarin terbawa terus hingga hari ini. Apalagi sampai merusak kedamaian dan kondusifitas masyarakat di provinsi Banten.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga menilai perlu adanya pengawalan rekapitulasi. Suara. Pengamanan itu, lanjutnya, bisa melalui aparat Kepolisian.
Dua petugas yang meninggal dunia adalah Edi Supandi (48), anggota KPPS yang bertugas di TPS 024 di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kemudian Winoto, Ketua KPPS yang bertugas di TPS 13 Desa Sandingrowo, Kecamatan Soko Tuban.
Dokumen itu kemudian diserahkan kepada salah satu caleg yang hingga kini posisinya tidak diketahui. Akibatnya warga marah dan membakar kantor distrik, Kamis (25/4) sekitar pukul 14.30 WIT.
Sudirman Said mengklaim wacana pembentukan TPF sudah mendapat lampu hijau dari sejumlah lembaga yang terlibat dalam Pemilu 2019. Seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebelumnya, politisi PAN Eggi Sudjana dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pidatonya yang menyerukan gerakan 'people power'. Pelapor bernama Dewi Ambarawati alias Dewi Tanjung melaporkan Eggi atas dugaan makar dan atau melanggar undang-undang ITE.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menanggapi tudingan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Yasonna meminta agar diserahkan kepada UU yang berlaku.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tata-rata formulir C1 tertahan di kecamatan. Oleh karena itu, dia menekankan, jika C1 merupakan dokumen publik yang harus dimiliki peserta pemilu. Dia khawatir ada manipulasi C1.
Caleg di Kota Serang dari PDI Perjuangan Syamsudin melaporkan temannya sesama partai ke Bawaslu. Laporan itu dilayangkan ke Bawaslu atas dugaan penggelembungan suara salah satu caleg PDIP lainnya.
Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Gatot Tri Wibowo yang mengetahui pasien masih mengenakan baju parpol segera meminta pasien melepas bajunya. Namun, masih tetap mengizinkan awak media wawancara. Hanya saja, pasien tetap saja meracau.
Dari informasi, Bawaslu Kota Semarang, ada salah satu di TPS yang akan melaksanakan PSU tersebut, ditengarai terdapat pemilih yang menggunakan hak suara tanpa disertai dokumen sah, seperti tidak sesuai KTP.
Ketua DPR Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet setuju perlu ada evaluasi penyelenggaraan pemilu 2019. Salah satunya dengan melakukan kajian ulang terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.