Banyak Petugas Meninggal, Politisi PDIP Singgung MK Kabulkan Uji Materi UU Pemilu

Sabtu, 27 April 2019 15:02 Reporter : Hari Ariyanti
Banyak Petugas Meninggal, Politisi PDIP Singgung MK Kabulkan Uji Materi UU Pemilu Sulitnya Pendistribusian Logistik Pemilu 2019. ©AFP/Juni Kriswanto

Merdeka.com - Pelaksanaan Pemilu 2019 meninggalkan duka mendalam karena 200 lebih petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan. Sementara puluhan pengawas Pemilu juga kehilangan nyawa dengan penyebab yang sama. Banyak pihak beranggapan hal ini karena pemungutan suara yang dilaksanakan serentak untuk Pilpres dan Pemilu Legislatif.

Politikus PDIP, Effendi Simbolon menyinggung sejumlah pihak ikut bertanggung jawab, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi atau judicial review UU Pemilu.

"Karena pemilu serentak ini hasil judicial review dilakukan teman-teman di LSM yang akhirnya melucuti keberadaan dari Pemilu itu sendiri. Naifnya memang kita mengikuti itu sehingga kita menyesuaikan dengan suatu skema yang kita sendiri tidak yakini sebenarnya skema itu baik atau tidak bagi proses demokrasi kita," kata Effendi dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Effendi mengatakan, saat LSM mengajukan uji materi ke MK, tujuannya adalah menghapuskan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) dan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Dengan Pemilu serentak, maka persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen tak lagi diperlukan. Namun, kata dia, MK menyambut hal ini dengan pandangan berbeda.

"Tetapi MK menyambutnya berbeda. Untuk persyaratannya tidak dipenuhi, tetapi waktunya dipenuhi. Jadi MK kita juga perlu dicek juga ini, secara psikis, kejiwaannya," ujarnya.

"Perlu dicek ulang kejiwaan mereka, jujur saya bilang. Karena bagaimanapun ini sebuah produk yang riskan sekali sebenarnya. Kita akhirnya menjadi berbicara akibatnya tapi penyebabnya kita tidak pernah (bicarakan). Kita tidak pernah buka itu apa sebenarnya penyebabnya," lanjutnya.

Dia pun menyinggung kenapa tidak ada peran kepala negara untuk mementahkan putusan MK tersebut. Padahal, presiden bisa menerbitkan Perppu untuk membatalkan putusan MK tersebut.

"Saya juga heran apakah tidak ada mekanisme kepala negara untuk menginterupsi itu," kata Effendi.

"Sebenarnya carut marut, karut marut itu dimulai dari situ sehingga teman-teman KPU yang menjadi sepertinya pihak yang pesakitan sekarang, menjadi seolah-olah mereka tidak pernah mampu melaksanakan," imbuhnya.

Effendi tak hanya menyalahkan MK, tapi juga DPR RI. Akibatnya, rakyat menjadi ikut terbebani dan merasakan dampaknya.

"Yang salah itu kami-kami. Kami-kami yang di Senayan, di MK sana, kemudian di pemerintah yang membuat undang-undang dan pelaksanaannya," ujarnya.

"Saya turut bertanggung jawab atas kekisruhan, karut marutnya masalah ini. Ini pertanggungjawaban pribadi saya sebagai politisi," katanya. [rhm]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini