Koordinator Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57+ Institute) Moch. Praswad Nugraha menyebut, pihaknya akan mendukung niatan Rasamala dan eks pegawai KPK lainnya. Menurut Praswad, dalam waktu dekat mereka akan menemui tokoh politik hingga ketua umum partai politik.

Koordinator IM57+ Institute, Moch. Praswad Nugraha, mengatakan ide Rasamala Aritonang itu sedang digodok di internal IM57+ Institute. Menurut Praswad, IM57+ Institute akan menampung setiap aspirasi yang muncul dari para mantan pegawai selama memiliki niatan baik menjadikan Indonesia lebih bersih dari korupsi.

Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK ini sedang berpikir matang-matang untuk terjun ke politik. Mendirikan partai atau bergabung ke dalam partai politik.

Rasamala menyebut, sejauh ini dirinya masih mematangkan keinginan dirinya untuk terjun ke dunia politik.

Jauh lebih efisien jika mereka bergabung dengan partai politik yang sudah ada. Perjuangan eks pegawai KPK tersebut juga lebih mudah tercapai.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak eks pegawai KPK bergabung. Hal ini menyikapi wacana Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk KPK Rasamala Aritonang yang berkeinginan membuat partai politik.

Dipecat dari KPK tak mengurungkan niat Rasamala berkontribusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai positif keinginan eks pegawai KPK tersebut membuat parpol. Menurutnya, cara itu terhormat guna mewujudkan cita-cita dan agenda politiknya.

Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang masih ingin berkontribusi besar bagi Indonesia. Salah satunya dengan membuat partai politik.

Mantan Pegawai Biro Hukum KPK Jadi Pedagang Nasi Goreng. Sejumlah pegawai KPK yang dipecat kini beralih profesi. Salah satunya Mantan pegawai fungsional Biro Hukum KPK Juliandi Tigor Simanjuntak. Dia berjualan nasi goreng setelah dipecat dari KPK bersama 57 rekannya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Namun, pendapat itu bukan bermaksud untuk mengecilkan perjuangan dari eks pegawai KPK atau siapapun yang ingin menciptakan perubahan melalui jalur partai politik. Mahardika justru berharap ada beragam partai yang bisa mengakomodasi beragam ideologi di masyarakat.

"Jadi saya kira tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi setiap warga negara yang ingin ikut mendirikan partai politik atau ikut bergabung berkontestasi dalam jalur demokrasi," katanya.

Sudah tiga pekan, mantan pegawai fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupi (KPK), Juliandi Tigor Simanjuntak berdagang nasi goreng di pinggir Jalan Raya Hankam, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Menurutnya, partai politik bisa menjadi kendaraan perubahan.

Mantan pegawai fungsional pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupi (KPK), Juliandi Tigor Simanjuntak punya aktivitas baru setelah disingkirkan dari lembaga antirasuah karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia kini banting setir menjadi pedagang nasi goreng pinggir jalan.

Rasamala merupakan bagian dari 57 pegawai KPK yang dipecat ini mengaku dirinya masih intensif berkomunikasi dengan pegawai yang dipecat lainnya. Menurut Rasamala, mereka belum bisa memutuskan menerima atau menolak tawaran Polri lantaran masih belum ada kejelasan.

Menurut Ahmad, belum ada lagi pertemuan lanjutan yang dilakukan Polri dengan mantan pegawai KPK. Yang jelas, tidak ada seleksi dalam rekrutmen ASN tersebut.

Rasamala menjadi satu dari 57 -belakangan bertambah satu menjadi 58 - pegawai yang tak lulus TWK dan dipecat. Usai pemecatan, Rasamala memutuskan kembali ke kampung halamannya di Desa Parsuratan, Balige, Sumatera Utara (Sumut).