Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baca Selengkapnya
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar mengatakan hari ini Rabu (24/04) sekitar jam 3 sore ini pihaknya akan bertemu dengan NasDem.
Baca Selengkapnya
Hasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.
Baca Selengkapnya
gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas
Baca Selengkapnya
Penetapan tersebut telah melalui proses pemantauan hilal
Baca Selengkapnya
Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
SBY berharap, Prabowo kelak memimpin bangsa Indonesia mampu membenahi sistem pemilu.
Baca Selengkapnya
Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Jawa Timur merupakan lumbung suara Partai Kebangkitan Bangsa.
Baca Selengkapnya
Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta
Baca Selengkapnya
Eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen (purn) Soenarko turun memimpin massa.
Baca Selengkapnya
Ini Kata Airlangga Soal Posisi Golkar pada Kabinet Mendatang
Baca Selengkapnya
Pengunjuk rasa mendukung hak angket DPR terpantau melempari mobil komando massa penentang hak angket DPR.
Baca Selengkapnya
Walau di tengah genangan air dan guyuran hujan, mereka tetap hadir ke TPS untuk mencoblos
Baca Selengkapnya
Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa ada 13.675 petugas pemilu yang tengah dirawat.
Baca Selengkapnya
Komposisi duet calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Menteri BUMN Erick Thohir kembali mencuat.
Persaingan tersebut tetap membawa pesan bahwa pesta demokrasi bisa dilakukan dengan aman dan tenang sehingga menciptakan Pemilu damai. Hal inilah yang digagas oleh sekelompok relawan yang menamakan dirinya Sedulur Saklawase.
Pemilu secara langsung menyebabkan calon harus mengeluarkan dana untuk kampanye dari kantong sendiri atau sumbangan pihak ketiga. Namun, UU Pemilu dan UU Pilkada tidak membatasi dana kampanye yang berasal dari calon itu sendiri. Hanya diatur batas maksimal sumbangan dana kampanye pihak ketiga.
Follow
Rekomendasi