Outsourcing

Puan menyoroti ancaman gelombang PHK yang mulai terasa di sektor industri nasional dampak konflik geopolitik global.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

Wakil Gubernur Sulteng menegaskan Pembayaran Tenaga Honorer Pemprov Sulteng akan tetap dilakukan pada 2026, menepis isu yang beredar dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan outsourcing akan diatur ulang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, menyusul desakan Amerika Serikat dan putusan Mahkamah Konstitusi.

PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) sukses memperluas penempatan tenaga kerja internasional profesional Indonesia di sektor aviasi dan industri pendukung, menargetkan pendapatan signifikan pada 2026.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kini menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak ketiga, PT Persada, sebagai langkah adaptasi regulasi kepegawaian dan optimalisasi layanan kebersihan.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengalihkan Penanganan Sampah ke pihak ketiga mulai tahun 2026, kebijakan ini merumahkan ratusan THL namun diharapkan atasi masalah penumpukan sampah di wilayah tersebut.

Komisi IX DPR RI menjadikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan sebagai prioritas demi ekosistem kerja yang adil. Simak detail poin-poin krusial yang akan dibahas!

Demo buruh 28 Agustus 2025 akan melibatkan 10.000 pekerja di Jakarta, menuntut kenaikan upah dan penghapusan outsourcing.

Kebijakan Presiden tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing.

Noel sapaan akrabnya akan melihat kajian yang akan dilakukan untuk skema penghapusan outsourching tersebut.

Wamenaker mengatakan, pihaknya akan mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto bila memutuskan menghapus sistem outsourcing.

Ketersediaan jumlah tenaga kerja ini dipengaruhi oleh penurunan bisnis perusahaan.

Pemerintah akan merevisi PP Nomor 35 Tahun 2021 soal tenaga outsourcing.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern, karya M. C. Ricklefs yang diterbitkan tahun 1994, asal mula adanya outsourcing diyakini muncul pada masa kolonial Belanda.

Ramai kasus pemotongan gaji karyawan outsourcing di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo mendapat sorotan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta kasus tersebut segera diselesaikan dan tidak terjadi lagi.

Salah satu tuntutan buruh dalam Peringatan May Day 2023 yakni mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan kembali awal tahun ini. Buruh menilai UU Cipta Kerja menghidupkan kembali ketentuan penggunaan tenaga alih daya atau dikenal dengan istilah outsourcing.

Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat Pada pasal 64 ayat 1 yang berbunyi "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis."

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja melegalkan kembali perbudakan modern bagi pekerja/buruh.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa tidak benar pekerja kontrak (PKWT) dapat dikontrak seumur hidup.