Online Travel Agent

Kementerian Pariwisata akan menindak sekitar 1.600 akomodasi tak berizin yang dipasarkan melalui platform agen perjalanan daring (OTA) mulai Agustus 2026, sebagai bagian dari upaya penertiban akomodasi tak berizin OTA di Indonesia.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) gencar melakukan penertiban akomodasi tanpa izin usaha yang terdaftar di agen perjalanan daring, memastikan kepatuhan hukum demi ekosistem pariwisata yang lebih baik.

Gubernur Bali Wayan Koster gencar menggalang dukungan dari konsul jenderal dan Online Travel Agent (OTA) demi optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing Bali, yang vital bagi pembangunan infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan.

Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan syarat baru bagi Online Travel Agent (OTA) untuk mempromosikan hotel. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan menertibkan akomodasi ilegal di Bali.

Sekjen PHRI Maulana Yusran mendesak agar opsi pencarian penerbangan transit tidak dihapus dari Online Travel Agent (OTA). Penghapusan ini dinilai merugikan konsumen dan tidak efektif atasi harga tiket pesawat.

Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah tegas dalam penertiban akomodasi ilegal Bali dengan mengumpulkan Online Travel Agent (OTA) untuk memastikan kepatuhan regulasi dan optimalisasi pendapatan daerah.