Nurhayati Ali Aseggaf

Partai Demokrat menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada KPK dan penegak hukum untuk menindaklanjuti.

Jika ditemukan bukti kecurangan yang dilakukan pasangan itu, Nurhayati meminta segera dilaporkan ke Panwaslu DKI.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menampik Anas Urbaningrum tertekan usai diperiksa KPK.

Pemeriksaan Anas oleh KPK terkait proyek Hambalang ini merupakan kali kedua.

Pemanggilan Anas oleh KPK bukanlah hal yang luar biasa.

Meski Ical berwacana meminang Ibas, namun keputusan terakhir berada pada majelis tinggi Partai Demokrat.

Ruhut sekarang menjadi Ketua Fraksi Bidang Politik Hukum dan Keamanan di MPR.

Dalam survei LSI, Demokrat masih kalah dengan Partai Golkar dan PDIP.

Nurhayati meminta KPK segera mengumumkan status Anas, agar Partai Demokrat tidak terus tersandera.

Demokrat mendukung sikap KPK yang pada akhirnya memanggil Anas agar kasus Hambalang segera jelas.

Ruhut justru kembali mengharapkan agar Anas mundur dari jabatannya.

"Tanggal berapa, kalau tanggal sekarang dan kemarin gak bener. Saya gak terima teguran," ungkap Ruhut.

Max sangat menyayangkan ada surat teguran itu, karena masalah itu bisa diselesaikan dengan musyawarah.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan surat peringatan untuk Ruhut sudah dilayangkan kemarin.

Demokrat menilai KPK tidak harus menempati gedung baru terlebih dulu, untuk meningkatkan kinerjanya.

Partai Demokrat sudah sudah mendiskusikan secara internal rencana kunker Pansus RUU Pemda dan RUU Desa.

"Saat sudah menjabat sebagai bupati atau wali kota, selesaikan saja dulu tugas yang diemban tersebut," kata Nurhayati.

Menurut Nurhayati, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak memerintahkan untuk hadir.

Petinggi Partai Demokrat ramai-ramai menepis isu ada keretakan di internal Partai Demokrat.

"Survei itu tidak mutlak benar," kata Ketua FPD Nurhayati Ali Assegaf.