Mohammad Mahfud

Guna mewujudkan pemahaman literasi digital di lingkungan TNI guna mewujudkan prajurit TNI yang makin bijak dan cakap digital.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, negara memang sudah mengakui bahwa memang memiliki utang kepada Pengusaha Jalan Tol Jusuf Hamka.

Dia menegaskan, pembahasan pertemuan yang dilakukan dengan Sesmen Polhukam tersebut adalah terkait permasalahan polemik utang saja.

Mahfud bercerita proses setelah kematian ialah ruh diangkat dari tubuh dan masuk kedalam lorong yang sangat gelap.

Menurut Mahfud, penyebabnya karena terjadi conflict of interest di dalam jabatan-jabatan politik. Seperti adanya transaksi di balik meja di DPR, pengadilan hingga birokrasi.

Menurut Mahfud, arahan ini sesuai dengan tugas yang diberikan Presiden Jokowi yang memerintahkan jajarannya membayar utang kepada pihak swasta atau rakyat

Mahfud mengingatkan, jangan pemerintah disalahkan bila Anies gagal nyapres. Apalagi kalau sumbernya adalah masalah internal koalisi.

Panglima TNI Yudo Margono bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud Md. Panglima mempertanyakan terkait sikap netralitas. Khususnya pada semua anggota TNI dan Polri.

Kapolri mengaku terus memantau sistuasi yang beredar di pemberitaan.

Pernyataan ini menjawab informasi yang beredar di lingkungan masyarakat bahwa Jokowi sudah meminta maaf kepada PKI.

Plt Menkominfo Mahfud Md mengungkapkan, agar peserta calon seleksi tidak perlu takut dengan kasus dugaan korupsi BTS 4G yang tengah diusut. Dia menjamin Dirut Bakti Kominfo yang baru tidak akan dikaitkan kasus itu.

Mahfud MD mengatakan bahwa nama-nama dalam bursa bakal cawapres yang telah bergulir di tengah masyarakat saat ini masih menjadi wewenang partai politik.

Mahfud mengungkapkan, Presiden Jokowi tinggal meneken surpres RUU Perampasan Aset itu. Kata dia, paling lambat pekan depan surpres itu akan diserahkan ke DPR.

Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan dan HAM, Mahfud MD mengungkapkan, pentingnya aspek faktual dalam menerima informasi. Mahfud pun membahas pidato Megawati yang ramai soal ibu-ibu pengajian.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap masalah serius dari sebuah kabar bohong alias hoaks. Salah satunya terjadi di wilayah Papua yang menyebabkan 12 orang tewas. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam Acara Cangkrukan Menko Polhukam.

Mahfud menegaskan tidak ada perdamaian dan maaf dalam hukum pidana, bahkan kasus tersebut bukanlah perkara ringan yang bisa diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif.

Mahfud mencontohkan tantangan masa lalu yang dihadapi bangsa Indonesia adalah berada di tengah geopolitik perang dunia.

Mahfud mengaku enggan berkomentar soal penyamaran Iptu Umbaran. Alasannya, dia baru membaca berita penyamaran Iptu Umbaran sehingga belum mengetahui betul kejadian sebenarnya.

Mahfud menilai, pihak yang memprotes soal LGBT belum membaca KUHP baru. Dalam KUHP baru, kata Mahfud, tidak ada satu pun pasal yang menyebut soal LGBT.

Mahfud MD bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Saat berjumpa, ada perbincangan yang nampaknya begitu serius.