Mohammad Mahfud

Guna mewujudkan pemahaman literasi digital di lingkungan TNI guna mewujudkan prajurit TNI yang makin bijak dan cakap digital.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, negara memang sudah mengakui bahwa memang memiliki utang kepada Pengusaha Jalan Tol Jusuf Hamka.

Dia menegaskan, pembahasan pertemuan yang dilakukan dengan Sesmen Polhukam tersebut adalah terkait permasalahan polemik utang saja.

Mahfud mengingatkan, jangan pemerintah disalahkan bila Anies gagal nyapres. Apalagi kalau sumbernya adalah masalah internal koalisi.

Kapolri mengaku terus memantau sistuasi yang beredar di pemberitaan.

Pernyataan ini menjawab informasi yang beredar di lingkungan masyarakat bahwa Jokowi sudah meminta maaf kepada PKI.

Plt Menkominfo Mahfud Md mengungkapkan, agar peserta calon seleksi tidak perlu takut dengan kasus dugaan korupsi BTS 4G yang tengah diusut. Dia menjamin Dirut Bakti Kominfo yang baru tidak akan dikaitkan kasus itu.

Mahfud MD mengatakan bahwa nama-nama dalam bursa bakal cawapres yang telah bergulir di tengah masyarakat saat ini masih menjadi wewenang partai politik.

Mahfud mengungkapkan, Presiden Jokowi tinggal meneken surpres RUU Perampasan Aset itu. Kata dia, paling lambat pekan depan surpres itu akan diserahkan ke DPR.

Mahfud menegaskan tidak ada perdamaian dan maaf dalam hukum pidana, bahkan kasus tersebut bukanlah perkara ringan yang bisa diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif.

Mahfud mencontohkan tantangan masa lalu yang dihadapi bangsa Indonesia adalah berada di tengah geopolitik perang dunia.

Mahfud mengaku enggan berkomentar soal penyamaran Iptu Umbaran. Alasannya, dia baru membaca berita penyamaran Iptu Umbaran sehingga belum mengetahui betul kejadian sebenarnya.

Mahfud menilai, pihak yang memprotes soal LGBT belum membaca KUHP baru. Dalam KUHP baru, kata Mahfud, tidak ada satu pun pasal yang menyebut soal LGBT.

Mahfud MD bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Saat berjumpa, ada perbincangan yang nampaknya begitu serius.

Pernyataan Saifuddin, yang meminta 300 ayat Alquran dihapus itu, merupakan perbuatan menistakan agama Islam. Penistaan agama merupakan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya penjara lebih dari lima tahun.

Dia menjelaskan PT Avanti menggugat pemerintah di London Court of Internasional Arbitration. Gugatan tersebut dilakukan lantaran Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.

Menurut dia, setiap perubahan itu harus selalu dimulai dari komitmen pemimpin. "Tanpa komitmen pemimpin dan pimpinan, maka mustahil terjadi perubahan," kata Mahfud.

Acara ini diselenggarakan oleh Kedeputian VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam.

Pada kesempatan itu, Mahfud juga menekankan bahwa ideologi, dalam hal ini Pancasila bukanlah pedoman dalam beragama melainkan pedoman untuk hidup bernegara.

"Praktik-praktik mafia tanah telah menggurita dari hulu hingga hilir."