maulana

Wali Kota Jambi Maulana menekankan pentingnya respons cepat keluhan warga oleh camat dan lurah demi peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang responsif.

Pemerintah Kota Jambi serius mengembangkan kawasan Kota Tua Jambi menjadi destinasi terpadu yang memadukan sejarah, kuliner, dan ekonomi kreatif, siap menghidupkan kembali denyut aktivitas di kawasan Pasar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi diproyeksikan tembus Rp2 triliun pada 2025. Peningkatan signifikan ini berkat kepatuhan terhadap saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekaligus menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Wali Kota Jambi Maulana meninjau langsung kondisi drainase di permukiman warga untuk antisipasi banjir, menyerap aspirasi, dan merencanakan penanganan sedimen serta sampah yang menyumbat saluran.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh membela hak-hak warga dalam polemik Sengketa Lahan Zona Merah Jambi di Kenali Asam, menunggu surat resmi DJKN untuk langkah selanjutnya.

Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan Kesejahteraan Marbot Jambi dan petugas keagamaan dengan memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menjamin perlindungan sosial yang lebih baik.

Pemerintah Kota Jambi menjadi pelopor dalam implementasi pidana sanksi sosial di Indonesia, menetapkan 346 lokasi untuk penerapan KUHP dan KUHAP baru yang efektif sejak 2 Januari 2026.

Pemerintah Kota Surabaya dan Jambi menjalin kerja sama strategis dalam pengelolaan manajemen ASN dan pengembangan potensi daerah, termasuk adopsi sistem monitoring performa individu ASN yang inovatif.