larangan bercadar

Swiss Akan Gelar Referendum Larangan Bercadar di Ruang Publik. Swiss akan menggelar referendum untuk menentukan pemberlakuan larangan bercadar di ruang publik secara nasional pada 7 Maret mendatang. Sejumlah poster yang mengampanyekan larangan bercadar mulai tersebar di penjuru kota.

Sejumlah negara Eropa memperdebatkan apakah warga negara harus memiliki izin untuk mengenakan cadar. Pada 2011, Prancis menjadi negara Uni Eropa pertama yang melarang pemakaian burqa di depan umum.

beberapa artis yang memutuskan mengenakan cadar untuk menutup auratnya,

Cadar dan celana cingkrang sempat menjadi polemik karena dikaitkan dengan radikalisme. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan soal cara berpakaian aparatur sipil negara (ASN) yang hendaknya mengikuti aturan dan cara berpakaian yang telah diatur sesuai ketentuan.

Dalam rekaman itu, sang dosen juga membahas soal pemakaian cadar para mahasiswi hingga merembet ke unsur SARA, dan dugaan menghina dunia jurnalistik. Ketika itu, dosen dan mahasiswa yang mewakili teman-temannya sedang berdialog.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menilai larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang merupakan upaya pemerintah membatasi ekspresi keyakinan tertentu.

Buya secara hati-hati menilai tentang penggunaan cadar dan celana cingkrang di Indonesia. Menurut Buya Syafii Indonesia memiliki kultur dan tradisi sendiri dalam berpakaian. "Kita kan sudah punya kultur sendiri tradisi sendiri. Ndak usah tiru orang lainlah," kata Buya Syafii.

Menteri Agama Fachrul Razi kembali mendapat kritikan terkait ucapannya

Seorang perempuan berprofesi perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof Margono Soekarjo Purwokerto dikenakan sanksi, karena diketahui memakai cadar saat bekerja. Sanksi dijatuhkan karena yang bersangkutan sudah beberapa kali diperingatkan namun tidak dihiraukan.

Menteri Agama Fachrul Razi menjawab hujan kritik yang dilontarkan Komisi VIII DPR RI terkait wacana larangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN. Fachrul menegaskan tak pernah melarang penggunaan cadar.

Rapat di DPR, Politisi PAN Minta Menag Fachrul Razi Belajar Agama.Anggota Komisi VIII dari Fraksi PAN, Ali Taher Parasong saat diberi waktu untuk bertanya, langsung meminta Fachrul Razi belajar tentang agama lagi agar memahami makna radikalisme.

Soal Aturan Cadar Bagi ASN, Gubernur DIY Sebut Kewenangan Pemerintah Pusat. Sultan HB X menyebut pelarangan penggunaan cadar bagi ASN merupakan kewenangan pemerintah pusat khususnya Kemenpan RB.

Menurut Raja Keraton Yogyakarta ini, aturan seragam ASN merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

"Muslim silakan pakai jilbab, enggak ada masalah. Mau jilbab masuk ke dalam (kerah baju), mau jilbab yang menutup (dada) itu hak-hak masing-masing," kata Tjahjo

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta masyarakat tidak mengaitkan wacana pelarangan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan cadar di kementerian atau lembaga pemerintahan, dengan agama tertentu.

Wacana larangan penggunaan cadar bagi aparatur sipil negara (ASN) menuai pro kontra. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengatakan, ASN di lingkungan kementeriannya sudah dilarang menggunakan cadar.

Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan kembali tentang pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari, mengatakan menag harusnya membuat kebijakan yang lebih substantif.

Merapatnya Partai Gerindra dengan ketua umum Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan membuat kondisi politik sekarang sudah membaik. Para menteri Kabinet Indonesia Maju khususnya Menteri Agama pun harus menyampaikan program lebih elegan ketimbang menimbulkan kegaduhan.

Wapres Ma'ruf Amin berpendapat, wacana tersebut tak ada hubungannya dengan pemberantasan radikalisme. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan sebenarnya sudah ada aturan terkait tata tertib berpakaian para ASN.

Dia menjelaskan, terkait wacana tersebut tidak ada hubungannya dengan memberantas radikalisme. Sebab menurutnya, penanggulangan radikalisme adalah komitmen semua pihak.