Laporan Akhir TPF Munir

Maka dari itu, pemerintah wajib mengungkapkan kasus Munir secara gamblang dengan bukti yang dikumpulkan melalui dokumen TPF Munir.

Koordinator KontraS Yati Andriyani mendesak Presiden Jokowi mengumumkan dokumen TPF kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib secara terbuka. Menurutnya, Presiden Jokowi bisa dipidana jika gagal menyimpan dokumen tersebut dan dokumen TPF Munir tak diumumkan ke publik.

Arif menegaskan, Presiden Joko Widodo harus mengumumkan hasil investigasi TPF Munir. Sebab, pemegang kewenangan tertinggi di Tanah Air adalah Presiden.

Teten Masduki menyebut kasus HAM termasuk Munir seharusnya ditanyakan ke Wiranto. Tetapi, Wiranto malah enggan menanggapinya.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan KontraS agar Sekretariat Negara membuka dokumen hasil tim pencari fakta (TPF) Kasus Munir. KontraS pun berencana segera melapor ke Ombudsman RI.

Suciwati kecewa MA tak izinkan buka dokumen TPF Munir. Menurutnya, penolakan kasasi menunjukkan kurangnya pemahaman Majelis Hakim mengenai pentingnya informasi bagi masyarakat. Majelis Hakim seakan menganggap wajar tidak adanya catatan dan arsip penyerahan dokumen TPF Munir oleh Presiden kepada Setneg.

Alasan KontraS ajukan kasasi putusan PTUN soal Munir. PTUN membatalkan putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang meminta pemerintah membuka hasil investigasi pembunuhan Munir Said Thalib. Atas hal itu, KontraS ajukan kasasi.

KY akan periksa Majelis Hakim PTUN Jakarta yang tangani kasus Munir. Pemeriksaan terkait sikap tidak profesional majelis hakim yang menangani perkara tersebut, seperti yang dilaporkan Kontras beberapa waktu lalu.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan permohonan keberatan Kementerian Sekretariat Negara terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait publikasi dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Kasus kematian Munir bukan kasus sepele namun pemerintah hingga kini masih belum mempublikasikan hasil investigasi TPF Munir.

Adanya putusan hakim dari PTUN memposisikan Kementerian Sekretariat Negara tidak mewajibkan mengungkapkan hasil investigasi kematian Munir. Hakim Wanceslaus pun mempersilakan pihak termohon keberatan yakni KontraS dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mengambil langkah kasasi atas putusan yang sudah dibacakan.

KontraS serahkan kartu pos desakan pemerintah buka dokumen TPF Munir. Mereka menyerahkan kartu pos dari 20 daerah wilayah di Indonesia sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar membuka dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir Said Thalib ke publik.