Korupsi Asabri

Namun, Hotman menegaskan seluruh tuduhan tersebut dibantah oleh kliennya.

Setelah pemeriksaan selesai, penyidik juga tidak melakukan penahanan terhadap mantan Jampidsus tersebut.

Kejaksaan RI melakukan Lelang Barang Rampasan jenis tanah dan bangunan villa terpidana korupsi Asabri di Bali seharga Rp3,9 miliar.

Selain keliru, putusan tersebut mengusik dan mencederai rasa keadilan masyarakat karena Benny Tjokrosaputro telah melakukan pengulangan tindak pidana dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketue Sumedana, mengatakan ada tiga poin yang menjadi alasan pihaknya melakukan upaya banding. Pertama, putusan itu sangat mengusik dan menciderai rasa keadilan. Sebab Benny Tjokrosaputro telah melakukan pengulangan tindak pidana (dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya).

Pertimbangan Kejagung mengajukan banding itu setelah melihat potensi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dilakukan Benny Tjokrosaputro. Kejagung menilai apabila Bennny Tjokrosaputro mengajukan PK dan dikabulkan maka hukuman diterimanya tak sesuai dengan perbuatan pidana dilakukannya.

Pasal 67 KUHP disebutkan bahwa apabila terdakwa telah divonis seumur hidup di samping tidak boleh dijatuhkan hukuman pidana lain, kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman majelis hakim.

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Benny Tjokrosaputro divonis hukuman mati dan membayar uang pengganti sebesar Rp5,733 triliun karena dinilai terbukti melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana Asabri serta pencucian uang.

Alasan hakim memberikan vonis nihil dan menolak tuntutan jaksa menjatuhkan hukuman mati di antaranya karena Benny Tjokrosaputro sudah dihukum penjara seumur hidup terkait kasus korupsi Jiwasraya.

Vonis tersebut berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung yang menuntut agar Benny Tjokrosaputro divonis hukuman mati dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,733 triliun.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meyakini Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi di PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku kaget ketika baru saja dilantik sebagai Menhan pada 23 Oktober 2019, sudah muncul kasus korupsi PT Asabri selang beberapa hari dia dilantik.

Menurut Leonard, tersangka ESS alias THS berstatus terpidana kasus dana pensiun Pertamina dan saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Salemba, Jakarta Pusat.

Banding dikabulkan dengan hukuman Adam Damiri dikurangi 5 tahun dan Sonny Widjaja dikurangi 2 tahun penjara.

Kejagung menahan Komisaris PT Sekawan Intipratama, Rennier Abdul Rahman Latief (RARL), tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri.

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa NA, karyawan PT Danareksa Sekuritas. Ia diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan keuangan dan dana Investasi oleh PT Asabri (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012-2019.

Saksi dua karyawan tersebut adalah LS yang berstatus sebagai Karyawan PT Danareksa Sekuritas atau Head of Legal (Plt) atau Head of Risk Management Tahun 2014. Saksi kedua adalah HA karyawan PT Danareksa Legal Sekuritas.

Dakwaan tersebut sebagaimana dibacakan dalam sidang dengan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-TPK/2022/ PNJKT.PST. Disebut jika tindakan Teddy secara bersama-sama turut merugikan keuangan negara Rp22,7 triliun, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: 07/LHP/XXI/05/2021, 17 Mei 2021.

Eks Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) itu disidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penahanan terhadap Rennier dilakukan selama 20 hari terhitung 11-30 Maret 2022.