Konflik Pltu Batang

Wakil Presiden Direktur Adaro Power, Dharma Djojonegoro mengatakan, kemajuan proyek PLTU Batang saat ini sudah mencapai 65 persen, pembangunannya masih berjalan sesuai target.

Aktivis Greenpeace tolak PLTU di perairan Roban Timur, Batang. Sebuah alat berat yang beroperasi di perairan Roban Timur, Batang (30/3) diduduki oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi Break Free. Aktivis juga membentangkan sebuah banner yang meminta agar proyek pembangunan PLTU Batang tersebut dihentikan.

Warga korban gusur PLTU Batang tuntut ganti rugi harga tanah. Warga meminta PT.BPI segera membayar kekurangan tanah mereka, karena harga yang mereka terima hanya 100 ribu per meter. Padahal warga tanah milik puluhan warga yang lain dibeli dengan harga Rp 400 ribu per meternya.

Kesepakatan tersebut harusnya digelar di kantor Kemenko Perekonomian, tetapi batal dan dipindah ke Istana.

"Yang terdampak di Batang sebenarnya pernah kumpul di rumah saya," kata Ganjar.

"Yang saya pegang kampanye Bupati (Yoyo Riyo Sudibyo), mau membantu petani kecil".

"Menteri LH janji memperjuangkan warga. Bilangnya, mau (PLTU) dipindah. Sampai sekarang tidak jelas," ujar Jaeni.

Di bawah tekanan dan intimidasi, warga merelakan tanah milik mereka dengan uang ganti rugi Rp 400 ribu per meter.

Sekeras apapun suara penolakan dari petani, pemilik modal dan penguasa tetap menang.