Kolom Sidik Pramono
Khas•Kepala Polri yang (tak) terlupakan"Yang tidak bisa diabaikan adalah soal "garis tangan" yang menjadi ranah kekuasaan Ilahi.
Khas•Kegeraman dan kebijakanIdealnya kebijakan lebih dekat dengan kebijaksanaan (wisdom) ketimbang kegeraman.
Khas•Imam Nahrawi dan pembenahan PSSISejak menjabat sebagai menteri Kabinet Kerja, langkah Imam yang paling memperoleh sorotan adalah penanganan PSSI.
Khas•Sanusi dan entah siapa lagiBisakah Sanusi hanya sendirian menjadi representasi legislatif? Apakah mungkin kebijakan dirumuskan tanpa eksekutif.
Khas•Esok hari menanti FahriDalam dunia politik (praktis), kerap terjadi bahwa "kesalahan" terbesar adalah ketika kita berada di pihak yang kalah.
Khas•Jonan dan terobosan kebijakanSalah satu yang menonjol belakangan ini adalah munculnya armada transportasi berbasis aplikasi.
Khas•Ani dan Idaman RhomaPolitik adalah panggung pencitraan. Yang menancap di benak calon pemilih lebih kerap soal persepsi ketimbang esensi.
Khas•Rizal Ramli memilih tariannya sendiriMenggantikan Indroyono Soesilo pada Agustus 2015, Rizal langsung tancap gas dengan gaya “ngepret”-nya.
Khas•Marwan dan pesawat yang terlewatKasus yang sebenarnya merupakan pencilan, semestinya pula tak cukup valid untuk dicomot sebagai gambaran semua masalah.
Khas•Pasha dan perkenalan pejabat negaraPasangan Hidayat-Sigit yang diusung oleh PAN dan PKB itu menang dengan perolehan suara 37 persen.
Khas•Saling memahami Jokowi dan para menteriSekalipun Presiden sudah meluruskan langkah para pembantunya tersebut, tentu saja publik harus bersikap adil.
Khas•Prabowo dan harapan dari kesendirianDalam konteks kebijakan publik dan demokratisasi, kehadiran oposisi bisa membantu mencegah absolutisme kekuasaan.
Khas•Puan dan simbol ke(tidak)bijakan"Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa," kata Menteri Puan Maharani.
Khas•Damayanti dan 'Semesta KorupsiDalam 'semesta korupsi', bisa jadi tanpa disadari saya ataupun Anda telah mendorong para koruptor tidak pernah mati.
Khas•Mengevaluasi evaluasi Menteri YuddyKembali ke pertanyaan dasar: perlukah kinerja lembaga negara dievaluasi? Saya yakin bahwa mayoritas sepakat menjawab ya.