Hal ini ia sampaikan di hadapan para kader Partai Hanura dalam acara Pembekalan Calon Anggota DPR RI Partai Hanura se-Indonesia dengan tema “Penguatan Kelembagaan Partai Politik Bagi Pembangunan Demokrasi yang Berkualitas”, di Hotel Discovery Ancol, Kamis (8/11).

Pada awal sambutannya Tjahjo menjelaskan, Kontitusi UUD 1945 tegas menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur lebih operasionalnya melalaui undang–undang.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka dan memberikan penghargaan kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) berprestasi pada acara Forum Koordinasi Nasional Ormas dan Anugerah Ormas Award tahun 2018.

Selain itu Tjahjo juga berpesan kepada ormas lainnya untuk saling mendukung dan tetap memberikan yang terbaik kepada Bangsa Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan tentang pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/11) kemarin. Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Menpan RB Syafruddin mendatangi KPK untuk membahas tentang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Dewasa ini, banyak sekali tantangan global yang mengancam kesatuan bangsa dan stabilitas nasional yang mencakup dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

E-monev PTSP daerah di Kemendagri terlaksana atas kerja sama Kemendagri dengan BPPT serta pengintegrasian data bersama Kemenkominfo

"Di akhir masa pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla masih banyak hal yang harus dicapai. Masih ada beberapa PLBN di perbatasan Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia yang harus segera diselesaikan," kata Tjahjo.

Dia menjelaskan, bisa saja Kemendagri menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk menegur kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran pada musim masa kampanye. Sebab, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu sebagai pembina penyelenggaraan daerah.

"Urgensinya dari percepatan pembangunan 11 PLBN di antaranya, tertib kawasan dan dalam konteks episentrum pengembangan kawasan perbatasan dan juga pusat aktivitas ekonomi perbatasan," ucap Tjahjo.

Tjahjo pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa revolusi mental bukanlah berorientasi pada proyek atau sekedar instruksi pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan sosial masyarakat Indonesia.

Terakhir kasus DPRD Kalimantan Tengah, KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap 14 orang di Jakarta, OTT tersebut terkait dengan urusan perkebunan kelapa sawit di Kalteng.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa Revolusi Mental itu terbukti nyata dan bukan hanya jargon seperti yang disampaikan oleh beberapa orang sebelumnya.

Dalam acara pembukaan tersebut, Tjahjo Kumolo menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan pembukaan acara yang berlangsung lancar dan sukses. Ia berharap, pekan Kerja Nyata Revolusi Mental di Kota Manado dapat berjalan dengan lancar dan sukses pula.

Tjahjo mengatakan bahwa gelaran Rapat Koordinasi BNPP tahun 2018 kali ini untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 2015-2019.

MoU forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary telah selesai ditandatangani oleh delegasi kedua negara di Bandung, Rabu (10/10).

Indonesia dan Malaysia menggelar forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary di Bandung pada 8-11 Oktober 2018.

Penyelesaian segmen OBP di sektor Timur yang sudah disepakati tersebut, kedua negara telah sepakat melakukan pengesahan terhadap dokumen OBP yaitu Resolusi, Rencana Aksi, dan SOP.