Penjelasan Mendagri soal Percepatan Pembangunan 11 PLBN
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, menyampaikan pandangannya terkait percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki pintu perlintasan antar negara cukup banyak.
Total ada 66 pemeriksaan lintas batas negara, yang terdiri dari 39 pos darat dan 27 pos perairan. Kebanyakan pos ini berada di Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Pasalnya, di wilayah ini rawan terjadi perlintasan antar negara ilegal, termasuk kejahatan internasional.
"Menindaklanjuti rapat Kabinet kedua pada tahun 2014 targetnya perbatasan utama harus sudah terbangun. Pengertian wujud telah dibangunnya perbatasannya, yaitu telah selesai dan bangunannya cukup megah, imigrasinya dan Bea Cukainya tersedia, Puskesmasnya, asrama TNI penjaga perbatasan, mercusuar dan radarnya, serta sarana prasarana lainnya," ujar Tjahjo, dalam acara Rapat Koordinasi Membahas Inpres tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (25/10).
Lanjutnya, di daerah-daerah perbatasan mulai dari Aceh sampai Papua yang berjumlah 187 kecamatan, sudah terdapat kantor camat, Puskesmas, dan rumah sakit rujukan. Tahun ini juga akan selesai pembangunan pasar – pasar yang dipersiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM.
Adapun target yang dibahas mengenai percepatan 11 PLBN terdiri dari empat skala prioritas pertama. Empat skala prioritas ini ialah Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Sota, Kabupaten Merauke, Papua, dan Long Midang / Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Kemudian, ada tujuh skala prioritas kedua. Daerah ini terdiri dari Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sei Kelik / Jasa, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Oepoli, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Yetetkun, Kabupaten Bovendigoel, Papua.
"Urgensinya dari percepatan pembangunan 11 PLBN di antaranya, tertib kawasan dan dalam konteks episentrum pengembangan kawasan perbatasan dan juga pusat aktivitas ekonomi perbatasan," ucap Tjahjo.
Ia menjelaskan, diperlukan Instruksi Presiden (Inpres) percepatan 11 PLBN dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan untuk menyelesaikan target Presiden paling lambat pertengahan 2019. Inpres ini sebagai landasan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam terkait mewujudkan 11 PLBN terpadu.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaBegini Konsep Kota Besar Masa Depan di Indonesia yang Dijanjikan Gibran
"Kalau enggak ya kotanya jadi bangunan beton semua, dan pasti akan menimbulkan masalah-masalah baru, seperti banjir, polusi, dan lain-lain," kata Gibran.
Baca SelengkapnyaTerbesar Sepanjang Sejarah, Kemenag Buka Lowongan 20.722 CPNS dan 89.781 PPPK
Berbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Blak-blakan Cak Imin Dulu Ikut Potong Tumpeng di IKN, Kini Berbalik Menolak Pemindahan Ibu Kota
Cak Imin akhirnya buka suara soal dulu dukung pembangunan IKN, sekarang malah menolak
Baca SelengkapnyaJadi Fasilitator Pertumbuhan Ekonomi, Perbankan Fokus Terapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Perbankan menjalankan peran sebagai fasilitator pertumbuhan dan penyetaraan ekonomi masyarakat di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaPenyebab Perubahan Lingkungan dan Contohnya, Penting Diketahui
Banyaknya aktivitas manusia yang menyimpang, dapat berdampak buruk bagi kelestarian alam.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaKinerja Perekonomian Indonesia 2023 Solid, OJK: Dipicu Belanja untuk Pembangunan IKN
Salah satu faktor kinerja positif perekonomian nasional yaitu belanja untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Selengkapnya