"Hal yang paling penting untuk mendaftarkan hasil sebuah Kongres adalah Surat Keterangan dari Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham. Sementara surat yang pihak Moeldoko sampaikan, diterbitkan oleh Mahkamah Partai yang tidak tercatat di Lembaran Negara," kata Heru dalam keterangannya.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk mengikuti jalannya sidang gugatan KLB terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di PTUN Jakarta, Kamis.

Pembubaran tersebut difasilitasi oleh kepolisian dan manajemen hotel. Akhirnya spanduk dan backdrop acara berhasil diturunkan sebelum acara dimulai.

Kapolres Tangsel AKBP Iman Imanudin turun langsung ke JHL Hotel, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Jumat (10/9). Dia meminta agar HUT Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko di tempat itu dibatalkan.

Kubu Moeldoko menyebut, putusan PN Jakarta Pusat menegaskan penyelenggaraan KLB Demokrat di Deli Serdang sah secara hukum.

Putusan untuk perkara nomor 236/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST itu dibacakan oleh Hakim Saifudin di PN Jakarta Pusat, Kamis (12/8). Terkait putusan itu, pengacara pihak tergugat, Rusdiansyah, menyambut baik sikap Majelis Hakim PN Jakarta Pusat.

Empat kekalahan KLB Deli Serdang yakni permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus.

Permohonan itu masih dalam tahapan publikasi dari tanggal 25 Maret sampai 25 Mei 2021.

AHY menyebut banyak jenderal yang menempuh jalur politik dengan mendirikan partai baru. Seperti R. Hartono mendirikan PKPB, Edy Sudrajat dengan PKPI, Wiranto membangun Partai Hanura, dan Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya tidak pernah menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam kekisruhan di partai mereka. Pernyataan ini menjawab pihak yang menyebut PD harus meminta maaf kepada Jokowi.

Saiful menyebut, serba kikuk bagi kubu Demokrat KLB jika terus menerus memantau persoalan ini. Dia bilang, pihaknya juga tidak tega menyalahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersyukur pemerintah telah menolak kepengurusan Demokrat versi KLB. AHY menyebut, hukum telah ditegakkan seadil-adilnya.

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersyukur kepengurusan KLB Demokrat Deli Serdang ditolak pemerintah. Dia kembali menegaskan, pengurus Demokrat yang sah adalah hasil Kongres Demokrat tahun 2020 di bawah kepemimpinannya dan disahkan negara.

KemenkumHAM telah menolak permohonan pendaftaran hasil KLB Deli Serdang. Yasonna mengatakan, dalam memverifikasi berkas pihaknya berdasarkan AD/ART Demokrat yang diserahkan dan disahkan pada tahun 2020.

Yasonna mengatakan, dalam verifikasi pengurus Demokrat KLB Deli Serdang menggunakan AD/ART Demokrat tahun 2020 yang diajukan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengumumkan proses verifikasi kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang mendaulat Moeldoko sebagai ketua umum. Hasilnya, Menkum HAM Yasonna Laoly menolak permohonan pengesahan hasil KLB kubu Moeldoko.

Herzaky meyakini pemerintah akan memberikan keputusan berdasarkan UU Partai Politik, PermenkumHAM No.34 Tahun 2017, serta AD/ART Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan dengan SK Menkumham dan tercatat di lembaran berita negara.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan AGus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap dua mantan kader partainya Max Sopacua dan Marzuki Alie. Namun dalam sidang perdana ini, kedua tergugat tidak hadir.