Presiden Joko Widodo disebut telah menegur Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait isu kudeta Partai Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Demokrat Andi Mallarangeng menyebut, harusnya Presiden memberi kartu merah untuk Moeldoko atau dicopot dari jabatannya.

Andi menuturkan, ketika melihat sejarah orde baru, pengambilalihan dan intervensi dari partai politik menggunakan kekuasaan dan uang. Menurutnya, model semacam itu saat ini mau diulang oleh elemen kekuasaan yang punya kedudukan Kepala Staf Kepresidenan.

Menurut dia, hal itu bisa mencederai independensi partai politik di Indonesia. Kemudian, indeks demokrasi Indonesia akan terus merosot.

Pengurus DPD Demokrat Jabar memastikan tidak ada permintaan membuat surat loyalitas kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pengurus daerah pun dipastikan tidak ada yang menerima tawaran Rp 100 juta terkait isu kudeta.

Partai Demokrat merespons terkait alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan Menteri Sekretariat Negara, Pratikno yang tidak membalas surat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena dianggap masalah yang menerpa partai Demokrat adalah urusan internal partai.

"Tidak ada yang bisa menganggu Ketum Partai Demokrat AHY. AHY terpilih melalui mekanisme yang benar, konstitusional dan demokratis. Jadi tolong jangan menganggu. Bilamana cinta dengan Partai Demokrat, silahkan gabung pasti pintu terbuka," jelas Michael lewat aplikasi pesan, Kamis (4/2).

Pada paragraf kedua, Moeldoko menuliskan, setelah secangkir kopi tuntas dinikmati, para lelaki tersebut kembali ke pekerjaan masing-masing tanpa 'no heart feeling.'

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur memastikan seluruh kader di provinsi ujung timur pulau Jawa solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat dipastikan pun akan berakhir sia-sia.

Polemik isu kudeta Partai Demokrat semakin memanas.

"Tolong jangan ganggu kami, apalagi para sahabat sudah keluar dari Partai Demokrat. Sudah berkaryalah di tempat lain. Jangan coba-coba usik kami."

"Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib Demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK Kemenkum HAM," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (3/1).

Tujuan Partai Demokrat mengirim surat kepada Jokowi adalah untuk menghentikan orang yang mencatut nama Jokowi dalam dugaan kudeta kursi ketua umum. Herzaky meminta, Partai Demokrat tidak diadu domba dengan Istana.

Dia mengatakan, Moeldoko seharusnya membuat kartu tanda anggota jika benar ingin menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Herzaky cara-cara mendorong Kongres Luar Biasa merupakan inkonstitusional.

"Yang terlibat Nazaruddin," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (2/2).

Andi menyebut nama calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dan Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo, sebagai salah satu kandidat Ketum Demokrat yang akan diusulkan GMPPD.

"Ini seperti lagu lama yang diulang-ulang sehingga saya terpaksa harus mengulangi dan menegaskan kembali," kata Ibas.