Syarief Hasan Sebut Nazaruddin Terlibat Upaya Ambil Paksa Partai Demokrat

Selasa, 2 Februari 2021 09:37 Reporter : Merdeka
Syarief Hasan Sebut Nazaruddin Terlibat Upaya Ambil Paksa Partai Demokrat Sidang Setya Novanto. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyebut terdapat beberapa pihak yang berencana mengkudeta kursi ketua umum Partai Demokrat.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, salah satu yang ingin melakukan pendongkelan kursi AHY adalah mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin.

"Yang terlibat Nazaruddin," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (2/2).

Seperti diketahui, Nazaruddin merupakan mantan terpidana korupsi Wisma Atlet. Dia merupakan mantan bendahara umum partai Demokrat era Anas Urbaningrum.

Nazaruddin telah bebas dari penjara setelah setelah sempat menjalani cuti menjelang bebas sejak 14 Juni 2020. Dia menjalani cuti dengan pengawasan dan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Bandung hingga bebas murni pada 13 Agustus.

Nazaruddin terbelit dua perkara korupsi, yakni kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang pada 2012 dan pencucian uang pada 2016.

Dia dihukum 6 tahun penjara untuk kasus pencucian uang dan 7 tahun penjara untuk korupsi Wisma Atlet. Total hukumannya adalah 13 tahun penjara dan dijalani sejak 2012. Seharusnya Nazaruddin masih mendekam di penjara hingga 2024, namun ia mendapatkan remisi 45 bulan 120 hari.

Hal senada juga disampaikan AHY dalam konferensi persnya kemarin. Menurutnya, ada dua golongan yang ingin melakukan kudeta.

Pertama, pelaku yang berasal dari kader partai dan kedua mereka yang berasal dari nonkader partai.

Terkait pelaku internal, AHY menyebut lima latar belakang sosok. Pertama, seorang kader Demokrat aktif, kedua, seorang kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Ketiga, satu orang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan keempat adalah seorang mantan kader yang sudah keluar dari partai tiga tahun lalu.

"Sedangkan non kader, adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya ke Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com [rnd]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini