Demokrat: Moeldoko Jangan Bicara Capres-capresan, Kasihan Presiden
Merdeka.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyarankan Moeldoko jangan sibuk menyiapkan diri sebagai calon presiden 2024. Apalagi di tengah situasi pandemi ini orang yang diamanahi Presiden Joko Widodo harus fokus bekerja.
"Jangan dulu bicara capres-capresan. Kasihan Presiden. Jangan sampai amanah yang sudah diberikan, dibalas air tuba," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/1).
Dia mengatakan, Moeldoko seharusnya membuat kartu tanda anggota jika benar ingin menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Herzaky cara-cara mendorong Kongres Luar Biasa merupakan inkonstitusional.
"Jangan tiba-tiba ingin menjadi Ketua Umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional," ungkapnya.
Herzaky menegaskan, Moeldoko seharusnya fokus sebagai Kepala Staf Kepresidenan daripada mencampuri urusan Partai Demokrat dan berambisi menjadi calon presiden.
"Pak Moeldoko itu siapa? Pak Moeldoko itu KSP, stafnya Presiden. Tugasnya sekarang membantu Presiden menyelesaikan pandemi dan krisis ekonomi. Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan. Kasihan Presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi," pungkasnya.
Jawaban Moeldoko
Moeldoko pun angkat bicara terkait tuduhan tersebut. Dia meminta tidak mengkaitkan isu tersebut dengan istana.
"Saya masih diam-diam saja sih, karena saya enggak perlu reaktif dalam hal ini, poin pertama jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).
Dia pun meminta agar publik tidak mengkaitkan isu tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab kata dia, Jokowi tidak mengetahui hal tersebut.
"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaIni kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaSelain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaDengan kemenangan ini, Demokrat merasakan semakin kuat dan berani dalam mencari keadilan dan kebenaran.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY ungkap hubungannya dengan Moeldoko yang pernah berseteru terkait Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaSaat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnya