Kejagung Salah Geledah

Ketut menyampaikan jika Mendag Lutfi bakal diperiksa guna mendalami terkait kasus korupsi ekspor CPO dimana telah ada lima orang tersangka yaitu IWW, MPT, SM, PTS dan LCW alias WH yang ditetapkan Kejagung.

"Hal ini bisa memunculkan ketidakpercayaan dari masyarakat," katanya menegaskan.

"Hal ini pelapor tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum mengenai fakta-fakta yang harus diperiksa serta yang harus dibuktikan di persidangan perkara Jiwasraya."

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyampaikan, pihkanya terus menelusuri aliran dana dalam kasus suap jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM). Nyatanya, jejak uang Djoko Tjandra juga masuk ke adik jaksa Pinangki.

Kejagung menyatakan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Sudirman dipanggil Kejagung terkait kasus pencatutan nama Presiden Jokowi yang diduga dilakukan Setya Novanto.

Penggeledahan yang dilakukan pihak Kejagung itu pun sama seperti penggeledahan pada tanggal 12, 13, 14, 18 Agustus lalu.

Panja tersebut dibentuk menyusul adanya kejanggalan dalam penanganan dan penggeledahan kantor PT VSI oleh Kejagung.

Salah satu yang dilakukan Prasetyo mengeksekusi Yayasan Supersemar.

Komisi kejaksaan menyarankan PT VSI kembali mengajukan praperadilan terkait penggeledahan tersebut.

Kejagung diminta izin ketua pengadilan sebelum menggeledah PT VSI.

Aksi penggeledahan itu pun berujung dilaporkan ke Menkopolhukam.

Sebab, penggeledahan itu tidak disertai penetapan surat dari pengadilan.

"Iya nanti saya cek. Kalau itu dilakukan, iya nanti kita cek," kata Luhut.

Dugaan pelanggaran hukum itu lantaran penggeledahan itu diduga melanggar hukum.

Pelaporan ini karena Kejagung dianggap dua kali melakukan serangkaian penggeledahan yang melanggar secara hukum.

Jaksa Agung tetap bakal mengusut kasus dugaan korupsi cessie BPPN tahun 2003 lalu.

Peter meminta agar Kejagung mengembalikan sejumlah barang bukti yang telah disita.

Putusan praperadilan belum menyentuh substansi perkara.

Tuntutan ganti rugi ini bakal diajukan secara perdata.