Kebijakan ASN

Pemerintah Provinsi Banten memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh ASN Pemprov Banten tetap melakukan presensi digital melalui Simasten saat WFH di hari Jumat, memastikan kedisiplinan dan akuntabilitas kinerja tetap terjaga.

Kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat telah resmi berlaku. Pemerintah memastikan pengawasan ketat berbasis kinerja digital untuk menjaga produktivitas dan akuntabilitas ASN.

Pemerintah Kota Cirebon sedang finalisasi aturan WFH ASN yang akan berlaku pekan depan, dengan fokus pada efisiensi energi dan penyesuaian kebijakan pusat untuk optimalisasi kinerja.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menanti petunjuk teknis **Penerapan WFH ASN** dari pemerintah pusat sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM global, dengan rencana implementasi setelah Lebaran untuk efisiensi.

Pemerintah Kota Ambon serius wujudkan Ambon Kota Wakaf, siapkan kebijakan bagi ASN dan lahan potensial. Bagaimana langkah konkretnya untuk kesejahteraan umat?

Sekretaris Daerah Kaltim mengusulkan skema P3K Paruh Waktu untuk guru dan tenaga kesehatan non-ASN di wilayah terpencil, mencari solusi atas kekhawatiran layanan publik.

Pemkot Makassar memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA Makassar) bagi ASN mulai 1-4 September 2025. Langkah ini antisipasi demo, namun pelayanan publik dijamin tetap berjalan normal.