Kayu Svlk

Nilai ekspor mebel dan kerajinan diperkirakan terjun bebas menjadi kurang USD 1,2 miliar hingga akhir 2020 terdampak pandemi Covid-19. Imbasnya, tidak sedikit pengusaha industri ini yang sudah menutup usaha dan mengurangi karyawan akibat tidak lagi mampu mengekspor dan melemahnya daya beli.

Pemerintah terus berbenah dalam mengelola sektor kehutanan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan membangun industrialisasi dari hulu hingga hilir serta membangun sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK).

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan program bantuan ini pun sedang berjalan pada tahun ini. Diharapkan hingga akhir tahun 2018 akan ada 153 kelompok UMKM sebagai penerima manfaat.

Darmin bahkan memberi sinyal bakal menghapus biaya administrasi dalam proses pengurusan sertifikat legalitas kayu. Fasilitas ini berlaku bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Besarnya ekspor kayu dan produk hutan bersertifikat legal ke UE selama 2016-2017 tersebut, lebih besar dari ekspor yang sama pada 2015-2016 atau sebelum penerapan lisensi FLEGT senilai USD 852,04 juta. Sementara itu, total ekspor kayu dan produk kayu Indonesia ke pasar dunia pada 2016 mencapai USD 8 miliar.

Menurut Sumardji, saat ini yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia adalah pasar Asia. Untuk pasar Eropa masih sangat kecil. Sehingga dibutuhkan inovasi dan pengembangan dari produk light wood.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pelaku industri mebel dan kerajinan dalam negeri bisa meningkatkan ekspornya. Mengingat industri ini memberikan keuntungan besar bagi Indonesia.

"Indonesia memang sudah punya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari pemerintah. Namun, kita juga harus melihat preferensi pasar yang menginginkan adanya sertifikasi dari FSC (Forest Stewardship Council) atau PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)," ujar Ketua APHI Purwadi.