Kasus suap Agung Podomoro

Kepasrahan Sanusi divonis 7 tahun bui gara-gara suap reklamasi. Sanusi terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan melakukan pencucian uang.

Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis pidana tujuh tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp 250 kepada terdakwa mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Hakim juga menyita sejumlah aset Sanusi berupa uang tunai, tanah dan bangunan hingga mobil mewah yang dimiliki oleh politisi partai gerindra itu.

Didampingi kuasa hukum, Sanusi menanti vonis kasus suap reklamasi. Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi hari ini, Kamis (29/12) kembali akan menjalani sidang kasus suap senilai Rp 2 miliar dari Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Jaksa cecar saksi soal rumah Rp 7,5 miliar milik Sanusi. Saat ditanya jaksa mengenai pihak mana saja yang mengirimkan transferan uang itu. Dany tak tahu, karena sepengetahuannya, pengirim hanya Sanusi. "Ternyata saat diminta penyidik memeriksa mutasi transfer rekening, pengirimnya atas nama Danu Wira."

Artinya, baik itu Sunny ataupun Richard sudah bebas untuk bepergian ke luar negeri.

KPK juga mengirimkan surat permintaan cegah kepada anak Aguan yaitu Richard Halim Kusuma dan staf Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja. Namun hingga saat ini pencegahan keduanya masih berlaku.

KPK tak akan perpanjang masa pencegahan Aguan. Masa pencegahan bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, akan memasuki masa habis pada Oktober. Namun KPK tidak memperpanjang masa pencegahan Aguan. Namun, KPK tak menjelaskan alasan tidak memperpanjang masa pencegahan.

"Ya kita senang saja. Berarti semua pihak diuntungkan lagi," kata Ahok

"Nanti tunggu surat resmi saja. Kalau enggak ya langsung kita perintahkan saja," kata Ahok

Ariesma juga didenda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan penjara.

"Cuma sekadar ngomong. Enggak bohong saya pikir," kata Ahok

"Di PIK (Pantai Indah Kapuk) itu ada dibahas mengenai jalannya pembahasan Perda di DPRD DKI?" tanya jaksa.

"Sunny bilang wah bagaimana ya mengurusnya ke anggota DPRD, saya juga bingung kenapa bisa jadi ada 15 persen."

"Hitungan dagang saya memang cukup berat," kata Aguan.

"Saya ke Pras itu pernah bertanya mengenai NJOP, saya dengar ada yang hitung-hitungan 15 persen NJOP masuk ke Perda."

Menurut Ahok, Maqdir berupaya mengalihkan pembahasan dari kasus suap Rp 2 miliar.

Uang itu disebut-sebut sebagai saweran pada anggota DPRD DKI agar pembahasan dua raperda itu cepat diketok palu.

Tim Gabungan soal pembahasan kelanjutan reklamasi ini terdiri dari sejumlah kementerian.

Ahok ngotot tak mau cuti karena merasa bersumpah menjabat selama 60 bulan dan tak mau cuti 4 bulan.

Ahok menjelaskan, Podomoro merupakan pengembang yang paling komitmen memberikan kontribusi tambahan kepada Pemprov DKI.