Kasus Indosat dan IM2

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) kembali menyelamatkan kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Indosat Mega Media (IM2) sebesar Rp54 miliar lebih.

Total Rp253,3 miliar merupakan hasil lelang dari aset senilai lebih dari Rp244 M ditambah uang tunai sebesar Rp9 miliar.

Pihak PT Indosat Tbk akibat penyitaan ini turut mengajukan permohonan agar dapat melakukan pemindahan atau Disintegrasi Jaringan Indosat yang terpasang di Gedung PT. Indosat Mega Media (PT.IM2) sampai dengan akhir bulan Maret 2022.

Indosat Ooredoo memberikan penjelasan terkait pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengeksekusi denda Rp 1.358.343.000.000 terhadap PT Indosat Mega Media (IndosatM2/ IM2).

"Kita komit untuk menuntaskan, tengah kita kaji (empat tersangka)," kata Jampidsus Arminsyah

Prasetyo mempertimbangkan dampak kasus IM2 terhadap masyarakat.

LBH Pers menyebut ada kesalahpahaman tentang penggunaan pita frekuensi antara praktisi bisnis, jaksa, dan hakim

Keputusan MA itu membuat kalangan industri telekomunikasi ramai-ramai bikin petisi

Keputusan MA tersebut disayangkan sejumlah pihak, salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta.

Rudiantara mengatakan prihatin atas penolakan PK oleh MA yang terjadi atas mantan bos IM2 Indar Atmanto

Indosat merasa jika mantan Direktur Utama IM2 tersebut tak bersalah dalam kasus itu

Putusan ini disebut akan sangat merugikan negara dan akan menjadi penghambat pembangunan telekomunikasi

Jika Kejagung tetap melakukan eksekusi dan ternyata PK untuk PT IM2 menang, maka hal itu dapat digugat secara perdata.

Kejagung belum juga melaksanakan lantaran ada putusan PTUN yang menyatakan jika BPKP tidak berwenang audit IM2.

Kini giliran wartawan dan blogger yang menggaungkan dukungan pembebasan Indar Atmanto

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Alexander Rusli, President Director & CEO Indosat.

Vonis yang diterima Indar juga mengancam 300 pimpinan ISP di Indonesia.

Padahal Indar Atmanto telah menyiapkan bukti dan saksi ahli.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan bila sudah seharusnya mantan bos IM2 mengajukan PK

"Permohonan PK ini saya ajukan agar saya mendapatkan keadilan hukum," kata Indar di PN Jakarta Pusat.