Kasur Anggota DPR

"Coba cek saja ruangan menteri kayak apa, coba ruangan Gubernur BI, mungkin empat kali lipat ruangan ini."

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membantah jika pihak pemerintah sudah menyetujui anggaran proyek tersebut.

"Kalau enggak dilecehkan, dihina. Kalau enggak dihina, dibunuh. Itu lah mereka yang punya banyak uang."

"Bukankah wakil rakyat yang harus menjumpai rakyatnya dengan hati, bukan dengan segala fasilitas dan kemewahan."

"Masak orang baru masuk, kasurnya gak boleh diganti?" kata Ketua BURT DPR Roem Kono.

"Yang agak kurang bagus itu keadaan rumah yang bocor-bocor kalau hujan," kata anggota FPPP Aditya Mufti.

Pembelian kasur dengan harga fantastis tersebut tidak tepat di tengah perekonomian yang sedang memburuk saat ini.

Menurut Agus, anggaran itu belum tentu disetujui pemerintah.

Anggota DPR berdalih, pengadaan kasur merupakan urusan kesekjenan.

Anggaran tersebut terungkap lewat penelitian yang dilakukan Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi.

Setiap anggota mendapat jatah Rp 19 juta untuk pembelian kasur.