JDIH

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar perkuat Reformasi Hukum NTT melalui sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, dorong regulasi efektif dan kepastian hukum di daerah demi pelayanan prima.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Pemerintah Kota Bogor mencatat nilai 99,28 pada Indeks Reformasi Hukum 2025, meraih predikat Istimewa. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam peningkatan tata kelola regulasi dan pelayanan hukum.

Kanwil Kemenkum Jateng serius mendorong pembentukan Posbakum di tingkat desa dan kelurahan di Grobogan. Upaya ini bertujuan mendekatkan akses keadilan dan edukasi hukum bagi masyarakat.

Kemenkum Malut teken MoU penting dengan kepala daerah se-Malut untuk memperkuat Kerja Sama Hukum Malut, meningkatkan layanan hukum, dan mengoptimalkan produk hukum daerah.