Jasa Lobi

Tak cuma Buehler yang bingung, publik juga masih mempertanyakannya.

"Dalam konteks hubungan bilateral Pemerintah Indonesia memang perlu tokoh-tokoh tertentu sebagai special envoy."

"Maksud Pak Luhut itu masukan uang untuk melobi negara lain wajar juga," kata Fahri.

"Kalau enggak Anda sahkan nanti pertemuan itu dianggap kongkalikong," ujar Fahri.

"Kita kumpul-kumpul dibilang mafia, harus ada UU Lobi."

Jika ada data, Fraksi PDIP akan mengusut karena di APBN 2015 tidak pernah ada anggaran untuk lobi yang tercantum.