Siapa bohong soal jasa pelobi pertemuan Jokowi-Obama?

Polemik soal jasa lobi dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Barack Obama pekan lalu terus berlanjut. Pemerintah Indonesia sudah membantah soal adanya uang pelicin dalam pertemuan tersebut, namun benarkah demikian?Terungkapnya jasa lobi ini bermula dari tulisan Michael Buehler di situs New Mandala berjudul, 'Menunggu di Lobi Gedung Putih' pada 6 November 2015. Website New Mandala adalah milik Australian National University."Artikel saya tersebut mengajukan beberapa pertanyaan penting berkaitan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat beberapa minggu yang lalu," tulis Michael Buehler dalam tulisan keduanya yang dimuat dalam website tersebut yang dikutip merdeka.com, Kamis (12/11).Menurut Buehler, dalam tulisan pertamanya yang berjudul 'Menunggu di Lobi Gedung Putih', dia mengutip sebuah dokumen yang sudah berada di ranah publik, dan bisa diakses oleh siapapun, sejak 17 Juni 2015. Dokumen itu kata Buehler bisa diunggah dari situs UU Pendaftaran Agen Asing milik Departemen Kehakiman AS yakni, http://www.fara.gov/docs/6229-Exhibit-AB-20150617-3.pdf. Dokumen itu merupakan arsip online yang wajib dilaporkan kepada Departemen Kehakiman."Selama 10 tahun terakhir, sebagian besar penelitian yang saya lakukan terkait dengan isu-isu politik daerah, sistem pelayanan kesehatan, dan proses pembuatan kebijakan di Indonesia selalu bersinggungan dengan masalah transparansi dan akuntabilitas. Tak mengherankan memang jika para akademisi yang meneliti dan menganalisis topik-topik seputar ini akan bersentuhan dengan isu pertanggungjawaban publik," terang Buehler.Terkait dengan kontroversi yang muncul atas tulisan pertamanya, Buehler pun ingin mengklarifikasi. Menurutnya, beberapa media di Indonesia telah memberitakan isi artikelnya secara tidak akurat. "Beberapa media menyebut bahwa pertemuan Presiden AS Obama dan Presiden Indonesia Joko Widodo didesain oleh lobi tertentu. Padahal sinyalemen tersebut tidak ada sama sekali dalam artikel saya," terang Buehler."Saya tidak mengklaim bahwa jasa pelobi tersebut digunakan untuk merumuskan pertemuan antara Joko Widodo dan Barack Obama. Kita semua tahu bahwa Presiden Obama mengundang Presiden Jokowi ke Amerika Serikat, dan kunjungan ini sudah dikonfirmasi sebelum penandatanganan kontrak kerja sama jasa lobi yang saya sebutkan di artikel saya," terangnya.Namun kini yang jadi pertanyaan bagi Buehler adalah mengapa pernyataan resmi Pemerintah Indonesia atas kontroversi ini bertentangan dengan informasi yang tertera dalam Services Agreement, sebagaimana terdaftar di situs resmi Pemerintah AS. "Pemerintah Indonesia membantah telah menyewa pelobi padahal, kontrak tersebut sangat jelas menyatakan bahwa seorang pelobi 'dipekerjakan sebagai konsultan oleh lembaga eksekutif Pemerintah Indonesia'. Berbohong dalam dokumen resmi (situs resmi pemerintah AS) ini merupakan sebuah tindakan pidana di AS, yang membawa hukuman paling berat lima tahun di penjara," terang Buehler.Menurut Buehler, sangat jelas bahwa dokumen resmi yang didaftarkan ke Departemen Kehakiman AS pada 17 Juni 2015 merupakan sebuah Services Agreement antara perusahaan konsultan asal Singapura, Pereira International PTE LTD, dan perusahaan pelobi asal Las Vegas, yaitu R&R Partners.Menurut Services Agreement ini, Pereira International PTE LTD seolah membeli jasa atau layanan lobi yang akan dilakukan R&R Partners dengan kesepakatan harga US$80,000. Dokumen ini menyebut, antara lain, bahwa:"Pihak Asing (Pereira) telah dipekerjakan sebagai konsultan oleh sayap eksekutif pemerintah Indonesia. Pihak asing telah mempekerjakan pendaftar [R&R Partners] sebagai subcontractor untuk menyediakan, lewat Pihak Asing, jasa di Amerika Serikat untuk (melayani) pemerintah luar. Komunikasi dan pengarahan pokok Pendaftar bakal dari Pihak Asing," terangnya.Dalam tulisan keduanya itu, Buehler juga mencantumkan kutipan dokumen asli tentang Services Agreement tersebut. Lalu siapa yang sebenarnya berbohong, pemerintah Indonesia atau Amerika Serikat? Pertanyaan tersebut hingga kini belum bisa dijawab. Tak cuma Buehler yang bingung, publik Indonesia juga masih mempertanyakannya.