Impor senjata ilegal

Jokowi sempat menyentil Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI yang melakukan impor senjata. Bahkan Jokowi langsung melarang kedua instansi ini mengimpor senjata, kecuali barang dengan teknologi tinggi seperti pesawat tempur.

Tito mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk tidak termakan isu pengadaan senjata. Sebab, jika masalah ini berlanjut, akan merusak hubungan TNI dan Polri.

Kapolri Jenderal Tito enggan komentari amunisi Brimob ditahan TNI. Polri menyerahkan sepenuhnya kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan keterangan pers terkait amunisi dan senjata yang ditahan TNI tersebut.

Sebelum mengadakan ratas, Menko Polhukam akan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas bentuk aturan saluran pengadaan senjata bagi TNI dan Polri.

Cegah polemik terulang, TNI usul Inpres soal pengadaan senjata direvisi. Mabes TNI menilai aturan baru diperlukan untuk meluruskan kisruh pengadaan senjata yang terjadi belakangan ini.

Fadli meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas menyikapi hal tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan langsung berkoordinasi pada instansi tersebut.

Soal polemik senjata, tak semestinya Panglima TNI komentari institusi lain. Pengamat Militer dari Unpad Muradi menilai, tak sepantasnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengomentari institusi lain, dalam hal ini Polri. Pernyataan ini terkait ucapan Gatot yang menyebut ada informasi pengadaan 5 ribu senjata.

Fadli Zon sepakat regulasi pengadaan senjata dibenahi. Fadli menilai regulasi dan koordinasi pengadaan senjata memang harus dibenahi agar tidak ada terjadi tumpang tindih kewenangan.

Soal polemik senjata, Komisi I ingatkan komunikasi antar pimpinan lembaga. Menurut dia, terkait pembelian senjata itu seharusnya dapat diselesaikan antar pimpinan lembaga negara tanpa harus diumbar ke publik.

Upaya pemerintah selesaikan polemik pembelian senjata. Rapat itu dihadiri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Bea Cukai Heru Pambudi, dan Direktur Pindad Abraham Mouse.

Menteri Koordinasi bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, dirinya akan memanggil kembali para penegak hukum di Indonesia. Hal ini guna membahas polemik senjata dan amunisi yang didukung ilegal.

Menko Polhukam bentuk kelompok kerja selesaikan polemik senjata. Pokja itu dibentuk setelah dilakukan rapat koordinasi sejumlah institusi di Kemenko Polhukam ini.

Mabes Polri & Kompolnas beberkan fungsi utama senjata SAGL Brimob. "Jadi amunisi SAGL ada tiga, asap, gas air mata dan tajam tadi. Tajam tadi hanya mengejutkan dengan butiran kecil dan tidak untuk mematikan tapi melumpuhkan, sekali lagi melumpuhkan itu perlu dipahami," kata Setyo di Kompleks Mabes Polri.

Anggap polemik senjata selesai, Wiranto bakal tata ulang regulasi. Menurut Wiranto, banyaknya regulasi yang mengatur pengadaan senjata api yang diundangkan sejak 1948 sampai tahun 2017 membuat proses pengiriman dan penerimaan barang menjadi sulit.

Bahkan rencananya, Wiranto akan membuat kebijakan tunggal dalam pengadaan senjata api dan amunisi.

Panggil Panglima TNI hingga KaBIN, Wiranto tak ingin ada kegaduhan. Kata Wiranto, hal-hal yang menyangkut regulasi, penggunaan, menyangkut pembelian, pengadaan dan sebagainya bisa diatur dengan jelas.

Pantauan merdeka.com, telah hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Bea Cukai Heru Pambudi, dan Direktur Pindad Abraham Mouse.

Menkopolhukam irit bicara soal polemik senjata. BNN menyatakan polemik pengiriman senjata itu telah selesai. Menurut BNN terjadi kesalahpahaman terkait pengiriman senjata itu dan kini telah diselesaikan.

BIN sebut polemik 5.000 senjata cuma masalah administrasi belum selesai. Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menanggapi polemik masalah pembelian 5.000 senjata. Menurutnya, polemik tersebut karena lalai dalam koordinasi antar kedua belah pihak.

Jokowi minta semua pihak hentikan polemik pembelian senjata api. Presiden sudah menginstruksikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto untuk berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar sama-sama menciptakan keamanan dan kondisi politik yang kondusif.