Hak Disabilitas

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang menegaskan pentingnya mempekerjakan disabilitas kerja sebagai bentuk pemenuhan hak setara dan kontribusi ekonomi daerah, sekaligus membangun ekosistem inklusif.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan pentingnya kolaborasi antara negara dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem inklusif serta pemenuhan hak disabilitas intelektual di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyerukan kementerian/lembaga untuk meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja Disabilitas, menegaskan hak konstitusional dan mendorong kepatuhan terhadap kuota wajib 2 persen guna mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memperkuat sinergi lintas sektor dan jaringan lokal demi pemenuhan hak anak serta remaja disabilitas, wujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Palu berkomitmen memperkuat Kebijakan Inklusif Disabilitas Palu dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) 2025-2030, memastikan pembangunan berpihak pada semua kelompok masyarakat dan mewujudkan kesetaraan hak.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berkomitmen memperluas penyerapan tenaga kerja disabilitas, membuka peluang kemandirian dan kontribusi aktif di tengah tantangan ketenagakerjaan Jakarta.

Yayasan Sikola Mombine meluncurkan Program Pemberdayaan Disabilitas di Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyasar kelompok usia 0-25 tahun di tiga kecamatan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Dinas Bina Marga DKI Jakarta menindaklanjuti keluhan terkait Guiding Block di trotoar Jalan Dr Susilo Raya yang terhalang. Fasilitas vital bagi tuna netra ini ternyata tak ramah.

DPRD Kabupaten Bogor baru saja membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting. Apa saja regulasi Raperda DPRD Bogor yang akan memperkuat tata kelola dan pelayanan publik di Bogor?

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menekankan pentingnya dukungan inklusif ABK melalui sinergi lintas sektor, termasuk alokasi 1% ruang kreatif di acara publik, guna menciptakan ekosistem yang memberdayakan Anak Berkebutuhan Khusus.

PMMI Bengkulu serius dukung pengembangan desa inklusif di Rejang Lebong. Tiga desa percontohan siap wujudkan hak disabilitas, didukung Perbup 11/2025. Bagaimana implementasinya?

Ombudsman RI menegaskan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik, menekankan pentingnya inklusivitas. Simak mengapa kesadaran ini makin penting!