Gamawan Fauzi

Gamawan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara korupsi terkait pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (KTP Elektronik) dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Kali ini Gamawan Fauzi akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Korupsi Gedung IPDN, KPK Panggil GM Keuangan PT Adhi Karya. Rizal juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Dudy Jocom atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2011.

Mendagri era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono itu ditelisik soal persetujuan pemenangan lelang proyek pembangunan gedung IPDN.

KPK menetapkan Dudy Jocom sebagai tersangka korupsi pembangunan empat kampus IPDN di Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara.

Gamawan sendiri sudah tiba di markas antirasuah sekitar pukul 09.50 WIB. Selain Gamawan, penyidik juga akan memeriksa Sekjen DPR Indra Iskandar. Indra juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari.

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dijadwalkan diperiksa dalam kasus korupsi pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Rokan Hilir, Riau pada Kemendagri.

Eks Mendagri Gamawan Fauzi Diperiksa KPK Terkait Kasus IPDN. Dalam proyek senilai Rp 91,62 miliar tersebut, diduga kerugian negara sebesar Rp 34 miliar.

Gamawan menuding, kabar kedekatannya dengan Paulus Tanos sebagai wadah menikmati proyek senilai Rp 5,9 triliun itu berasal dari Muhammad Nazarudin, terpidana kasus korupsi proyek pembangunan wisma atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Kan UU menyuruh gitu, Pasal 8 kalau proyek lebih dari Rp 100 miliar harus ditandatangani menteri dengan kehati-hatian," ujar Gamawan usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dody Jocom di Gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Dia akan diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung lPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Kemendagri Tahun Anggaran 2011.

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bukan sekali atau dua kali saja masuk dalam tuntutan terdakwa Setya Novanto. Nama Gamawan muncul dari sejak pertama kali proyek ini dimulai.

PDIP meminta Gamawan menjelaskan proyek e-KTP usai Setnov menyebut Puan dan Pramono menerima duit USD 500 ribu.

Nama Gamawan tidak ada dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis oleh KPK. Namun, Gamawan memang sudah sering dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi mega korupsi e-KTP.

Ramai diberitakan, pemberian ruko untuk Gamawan berubah jadi jual beli. Penegasan tersangka korupsi proyek e-KTP itu muncul saat jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pemberian Paulus kepada Gamawan melalui Azmin Aulia, adik Gamawan.

Muhammad Nazaruddin menyatakan ada uang dari hasil korupsi proyek e-KTP yang mengalir ke mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Jatah tersebut dikatakan Nazar telah dicatat saat peserta konsorsium melakukan pertemuan di Ruko milik Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Fatmawati, Jakarta Selatan.

Saat itu, ujar Nazar, jatah uang yang diterima Gamawan Fauzi melalui adiknya sebesar berkisar USD 1 juta hingga 4,5 juta. Realisasi jatah untuk Gamawan dilakukan secara bertahap dengan dua kali transaksi.

Gamawan Fauzi sempat marahi LKPP karena proyek e-KTP. Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), Setiabudi Ariyanta mengaku pernah dituduh mengatur lelang proyek e-KTP karena adanya permasalahan pada prosesnya.

JPU KPK tegaskan punya bukti Gamawan terima ruko & tanah dari peserta lelang e-KTP. Jaksa Irene menambahkan, transaksi jual beli aset tersebut memang dilakukan melalui adik Gamawan Fauzi, Azmin Aulia dan Afdal. Oleh sebab itu, jaksa menelisik dugaan adanya penerimaan oleh Gamawan Fauzi.

Nama mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terus menerus disebut-sebut dalam pusaran kasus korupsi proyek e-KTP. Nama mantan Gubernur Sumatera Barat itu kali pertama disebut terlibat dalam kasus mega korupsi itu oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.