Gamawan Fauzi

Gamawan Fauzi Diperiksa KPK Jadi Saksi Kasus Korupsi Gedung IPDN. Mantan Mendagri itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, Dudy Jocom

Ekspresi Gamawan Fauzi Kembali Jalani Pemeriksaan KPK. Gamawan Fauzi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Usai Diperiksa KPK, Gamawan Fauzi Tebar Senyuman. Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus IPDN tahap II Rogan Hilir Provinsi Riau pada tahun 2011.

Senyuman Gamawan Fauzi usai diperiksa KPK. Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumbar tahun anggaran 2011.

Gamawan Fauzi berikan keterangan usai diperiksa KPK. Gamawan Fauzi memberikan keterangan kepada sejumlah awak media usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Terkait e-KTP, KPK panggil mantan Menteri Dalam Negeri untuk diperiksa. Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi tersangka Irvanto Hendra Pambudi terkait kasus korupsi e-KTP.

KPK kembali periksa Gamawan Fauzi terkait korupsi e-KTP. Gamawan Fauzi diperiksa untuk pengembangan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Kedatangannya untuk melaporkan Muhammad Nazaruddin atas pernyataannya yang menyudutkan dirinya terkait kasus suap e-KTP.

Gamawan Fauzi melaporkan Nazaruddin atas pencemaran nama baik karena menuduh dirinya bermain dalam proyek e-KTP.

Penandatanganan untuk optimalisasi peraturan pengawasan ketenagakerjaan wilayah provinsi dan kabupaten kota.