Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS). Dalam PP tersebut juga diatur tentang pemberian THR dan gaji-13 kepada pensiunan PNS.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Didi Supriyadi mengatakan, jangankan untuk mendapatkan THR seperti PNS, status para tenaga honorer selama ini saja tidak jelas dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Managing director Sogo Indonesia, Handaka Santosa berharap pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara memberi angin segar bagi sektor ritel. Dia berharap pemberian kedua hal tersebut dapat memicu daya beli yang masih bergerak lambat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan, jika pemerintah ingin memberikan tunjangan kepada PNS, maka harus melihat dulu kinerja yang telah dicapai selama ini. Sebab kinerja yang ditunjukkan PNS selama ini masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.

Bagi yang tidak hadir tiga kali berturut-turut bakal diberi SP I.

THR dan gaji ke-13 PNS tidak dicairkan secara bersamaan.

Besaran tunjangan mulai dari Rp 1,9 juta hingga Rp 29 juta per bulan.

"Saya belum mau spekulasi karena kita masih nunggu evaluasi tertulis dari Mendagri," kata Saefullah.