Gafatar

Sementara itu, dua terdakwa lainnya, yakni Mahful Muis Tumanurung dan Andry Cahya masing-masing dijatuhi hukuman lima tahun dan tiga tahun penjara dipotong masa tahanan terkait dakwaan yang sama.

Puluhan eks anggota Gafatar Solo tagih janji pemerintah. "Sebagian warga eks Gafatar masih mendapat perlakukan diskriminatif dari instansi Pemerintah dalam pengurusan administrasi kependudukan. Jangan ada lagi stigma negatif karena mereka juga sama-sama warga negara Indonesia."

2 Mantan anggota Gafatar penculik Dokter Rica divonis berbeda. Dokter Rica sempat hilang dan ditemukan di kawasan Mentawah Kalimantan Barat bersama para pengungsi anggota Gafatar lainnya. Terdakwa Eko divonis 2 tahun, sementara Feni divonis 1 tahun penjara.

Mereka diancam hukuman penjara selama 20 tahun.

Polri berharap kali ini berkas perkara diterima dan dinyatakan lengkap.

Menurut dr. Rica, ada empat tahap gerakan dalam Gafatar.

"Sekali lagi membuat kegaduhan, saya akan minta petugas untuk mengeluarkan kalian dari ruang sidang," tegas Hakim.

Mereka mengklaim mendapatkan wahyu dari malaikat dan Tuhan.

Tiga mantan pimpinan Gafatar yakni Ahmad Mussadeq dan 2 orang pengikutnya diketahui memiliki peran yang berbeda.

Tidak menutup kemungkinan dari 50 saksi yang diperiksa bakal ditetapkan sebagai tersangka.

"Apa yang dilakukan oleh pemimpinnya itu bermasalah," kata Mudjahid.

Penangkapan Ahmad Musadeq dan kedua rekannya, bermula dari laporan seorang ulama.

Boy menambahkan, penyidik akan memanggil sejumlah saksi untuk mengungkap kasus Musadeq ini

Fadli Zon menganggap pengikut Musadeq merupakan korban.

"Barang bukti dari dokumen, kitab, dia kan nyatukan kitab Alquran, Injil, sama Yahudi, disatukan," ujar Brigjen Agus.

Ketiganya ditangkap atas tuduhan penistaan agama dan perbuatan makar.

Gafatar sekarang berganti Negara Karunia Semesta Alam. Perkumpulannya tertutup, bahkan sandal saja dimasukan ke rumah.

Mantan anggota Gafatar ini direncanakan akan ditampung di lokasi pembinaan selama sembilan hari.

Larangan itu dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Nomor Kep-043/A/JA/02/2016 dan Nomor:223-865 Tahun 2016.

Putusan diambil berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh tim Pakem pusat dengan meminta masukan dari sejumlah pihak.