Friderica Widyasari Dewi

Friderica Widyasari Sari terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.

Friderica atau perempuan yang akrab disapa Kiki ini dikenal memiliki pengalaman panjang di industri pasar modal, termasuk pernah berkarier di BEI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Kemeninveshil/BKPM) Tahun 2025, bertujuan memperkuat

Friderica menegaskan bahwa pihaknya akan berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap para financial influencer atau finfluencer.

Berbagai dinamika mewarnai Pasar Modal Indonesia, mulai dari penegasan pemerintah soal larangan goreng saham hingga penetapan Pjs Dirut BEI yang baru, Jeffrey Hendrik, menandai reformasi pasar modal.

Wanita yang akrab disapa Kiki tersebut mengatakan, pihak otoritas mendorong peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO.

Friderica menyampaikan, pengangkatan dirinya terjadi setelah melalui rapat Dewan Komisioner OJK yang dilakukan pada Sabtu (31/1) sore.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi dan Hasan Fawzi sebagai komisaris interim efektif 31 Januari 2026. Penunjukan ini menjaga stabilitas OJK setelah pejabat senior mengundurkan diri.

Kenali lebih dekat Profil Friderica Widyasari Dewi, sosok yang kini menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua DK OJK. Simak rekam jejak karirnya yang cemerlang di sektor keuangan!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi dan Hasan Fawzi sebagai anggota Dewan Komisioner pengganti, menyusul pengunduran diri sejumlah pimpinan OJK, memastikan kesinambungan dalam Pergantian Pimpinan OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.

OJK mengungkapkan 95,91 persen pengaduan KPR telah ditanggapi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) hingga akhir 2025, menunjukkan komitmen OJK dalam melindungi konsumen dan mendukung program perumahan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 38.640 pengaduan konsumen melalui APPK dari Januari hingga September 2025, didominasi sektor perbankan dan fintech. Bagaimana OJK menanganinya?