Film G30S / PKI

Kesaksian AH Nasution soal peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948.

Cerita DN Aidit yang ternyata merupakan mantan muazin cilik

Mu'ti menganggap bahwa sejarah berkaitan peristiwa itu memang pahit, namun mestinya hal itu bisa dijadikan obat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa kedepannya.

Menurut Jazuli, jangan sampai ingatan mengenai PKI dihapus dari memori kolektif bangsa. Tujuannya bukan untuk menimbulkan trauma, tapi mengokohkan semangat kebangsaan.

Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel) tidak mengeluarkan izin keramaian, terkait nonton bareng atau nobar film Pengkhianatan G30S/PKI yang digelar masyarakat. Terebih saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 dan dikhawatirkan terjadi cluster baru di masyarakat.

Seorang wanita dengan tenang membela PKI yang menurutnya tidak jahat dan tidak salah.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Sintong Panjaitan (80) adalah salah satu saksi hidup sekaligus pelaku sejarah saat peristiwa G 30 S/PKI terjadi.

Fadli Zon mantan Wakil Ketua DPR RI menunjukkan koran Harian Rakyat yang terbit pada Sabtu, 2 Oktober 1965, usai tragedi G30S terjadi. Koran tersebut diketahui media cetak milik PKI.

Dalam menyikapi sejarah G30S/PKI, dirinya sudah menginstruksikan untuk memasang bendera merah putih setengah tiang.

Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI dinilai tidak masuk akal.

Usman melanjutkan, oligarki dimaksudnya adalah orang yang menguasai kekayaan alam luar biasa, kekayaan materil dan jumlah mereka sedikit.

Polri tak ingin ada klaster baru dalam penyebaran virus Covid-19. Oleh sebab itu, Polri melarang siapapun melakukan kegiatan mengumpulkan massa.

"Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian, ingat keselamatan jiwa masyarakat itu yang paling utama, dan ini masih dalam masa pandemi Covid-19,” kata dia di Mabes Polri, Senin (28/9).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan tak ada pelarangan menayangkan maupun manyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI.

Dia mengatakan, dahulu Mantan Menteri Penerangan di era Pemerintahan Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Yunus Yosfiah pun tidak melarang pemutaran film tersebut. Namun juga tidak mewajibkan untuk menonton.

Dasco sendiri tidak mengetahui pasti soal akurasi kebenaran dari film tersebut. Menurutnya, film itu dibuat dari naskah sejarah yang memuat suatu kejadian. Masyarakat juga bisa menganggap film itu menjadi hiburan.

Hal tersebut menanggapi terkait pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menuding tanda-tanda kebangkitan PKI masih terlihat yaitu dengan penetapan hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni.

"Pak Gatot mohon maaf, bukankah Bapak masih terikat pada Sumpah Sapta Marga? Alangkah baiknya jika Bapak meneladani kepemimpinan Panglima Besar Sudirman daripada membuat pernyataan yang bernada menghasut," jelasnya.

Sebelum melakukan nonton bareng, didahului dengan diskusi mengenai peristiwa G 30 S/PKI, dengan menghadirkan Babeh Ridwan Saidi sebagai nara sumbernya.

Selain itu, tujuan lain ingin memberikan pembekalan kepada 570 Caleg Partai Berkarya yang ikut berkompetisi pada Pemilu 2019.