Tanda Kebangkitan PKI bukan Oligarki, tapi Kapitalisme

Tanda kebangkitan PKI (Partai Komunis Indonesia) bukanlah oligarki. Melainkan, kapitalisme yang semakin marak. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Ia mengatakan munculnya isu Partai Komunis Indonesia atau PKI di tiap tahunnya, dipengaruhi dinamika gejolak politik Tanah Air saat ini. Kepentingan ekonomi politik global juga disebut-sebut menjadi faktor hal tersebut.

"Kalau kita mau bicara mana kebangkitan PKI, (jika) tanda kebangkitannya saat adanya oligarki, menurut saya ini keliru fatal, karena kajian ilmiah dari Ben Anderson dan kawan-kawan, jelas bahwa musuh PKI itu oligarki," kata Usman saat mengisi Webinar berjudul Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik?" Selasa (29/9).

Usman melanjutkan, oligarki dimaksudnya adalah orang yang menguasai kekayaan alam luar biasa, kekayaan materil dan jumlah mereka sedikit. Sebab, pandang Usman, musuh dari komunisme adalah munculnya kelompok kapitalisme.

"Mereka merugikan kepentingan rakyat Indonesia yang banyak termasuk masyarakat adat," jelas Usman.

Usman menambahkan, manifes paling sederhana dari munculnya oligarki adalah terbitnya Undang-Undang mineral dan batubara, karena beleid tersebut hanya menguntungkan segelintir orang kaya, atau Undang-Undang lainnya yang berkait penguasaan sumber minyak dan emas.

"Jadi kalau kita mau bicara ke depan, saya kira jauh lebih baik (ketimbang mempersoalkan komunisme) adalah menata sistem ekonomi kita yang mengarah kepada keadilan sosial melalui pengelolaan Sumber Alam yang lebih baik," Usman menandasi.

Pun, ia menambahkan ada kesalahan yang dilakukan dalam penanganan komunisme saat masa Orde Baru. Yakni, memberantas komunisme adalah ketika pemberantasan secara kolektif, terhadap mereka yang diduga terlibat.

"Siapa pun digebyah uyah sebagai komunis, itu yang saya kira keliru dan harus ditimbang secara hati-hati," katanya.

Usman menyinggung cara yang salah dalam orde baru, bila ditarik dengan ilmu keislaman, yakni Tauhid, maka seharusnya pertanggungjawaban setiap manusia itu hanya bisa ditanggung oleh tiap manusia itu sendiri dan tidak turun temurun.

"Tidak ada dosa turunan, dosa warisan, dan semacam pertanggungjawaban kolektif, kecuali orang tersebut secara pribadi langsung melakukan kejahatan itu," jelas dia.

Menurut Usman, isu komunisme yang terjadi sekarang adalah sudut pandang bahwa hal adalah warisan terhadap keturunan para pelakunya pasca medio 1965. Usman meyakini bila cara pandang paham komunis terus disikapi sebagai warisan, maka bukan tidak mungkin terus terjadi pembelahan di masyarakat hingga saat ini.

"Penyalahan bersifat kolektif dan membelah kita, kami, dengan mereka, maka ini yang saya sebut konservatifme politik. Mempertahankan sejarah versi orba berkembang hingga sekarang," tutur Usman.

Reporter: Muhammad Radityo
Sumber : Liputan6.com