Farouk Muhammad

Kisruh DPD, Farouk belum tahu usul penambahan kursi pimpinan. Usulan penambahan ini dianggap menjadi salah satu upaya rekonsiliasi di internal lembaga senator itu.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pihaknya akan mendukung Farouk dan Hemas untuk menegakkan putusan MA yang Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017.

Fakrouk klaim ditawari kursi wakil ketua MPR saat pimpin paripurna.Farouk Muhammad yang saat itu memimpin sidang paripurna pada tanggal 3 April 2017 yang lalu menggantikan GKR Hemas, mengklaim pernah ditawari jabatan sebagai wakil ketua Majelis Perwakilan Rakyat.

Hemas mengatakan panmus akan mendesak Ketua MA membatalkan pelantikan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD baru periode 2017-2019. Agenda kedua, Panmus akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak hadir dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-6 DPD RI pukul 14.00 WIB, hari ini.

Saleh disebut telah mengembalikan fasilitas dinasnya pada 4 April 2017. Sementara Farouk mengembalikan fasilitas negara yang diterima sebagai pimpinan DPD pada Rabu (5/4) pagi.

Ketua DPD baru Oesman Sapta Odang mengkritik dua pimpinan DPD lama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad. Keduanya belum mengembalikan fasilitas dari negara.

Di hari pertamanya menjabat sebagai Ketua DPD RI, OSO mengaku telah berkantor di ruang Ketua DPD RI lantai Lantai 9 Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR.

Farouk mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap menunjukkan ketegasan meskipun Australia telah meminta maaf, agar kejadian serupa tak lagi terulang.

Di hadapan Jokowi, Farouk menawarkan opsi perubahan dalam UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dalam satu paket untuk menguatkan DPD RI.

Usai menerima pimpinan DPR RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut kedatangan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Istana Merdeka, Jakarta. Pimpinan DPD yang hadir yaitu, Ketua DPD RI Mohammad Saleh, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Farouk Muhammad.

Pimpinan DPD bertemu Setnov bahas penguatan DPD. Novanto menilai DPD memiliki peran yang penting keterwakilan dan wadah aspirasi masyarakat di daerah-daerah. Untuk itu, menurutnya, kebersamaan antara DPD dan partai politik penting untuk dirajut.

Ketiga nama tersebut adalah Gusti Kanjeng Ratu Hemas dari DI Yogyakarta, Farouk Muhammad dari Nusa Tenggara Barat, serta seorang lagi pimpinan DPD RI yang baru terpilih dari Indonesia Barat sebagai pengganti Irman Gusman.

DPD siap rehabilitasi nama Irman jika praperadilan dikabulkan. DPD belum tahu kapan akan menggelar paripurna luar biasa untuk menentukan pelaksana tugas Ketua DPD. Pihaknya akan menjadikan hasil praperadilan sebagai pertimbangan.

Fahri Hamzah sudah tak diakui sebagai bagian dari PKS.

Irman Gusman dan Farouk Muhammad dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik berat sehingga dilaporkan ke BK DPD.

Selain itu, mereka juga perlu mendata secara pasti jumlah korban jiwa dari WNI atas kejadian tersebut.

Apalagi, persyaratan bagi calon perseorangan sudah pernah dinaikkan.

Hal ini berkaitan dengan langkah kapal coast guard China yang menghalangi penangkapan kapal ilegal KMK Way Fey.

Selain pemangkasan masa jabatan, pimpinan DPD yang sudah dua kali menjabat dilarang mencalonkan diri lagi.

Petugas yang berusaha menyelamatkan seluruh korban tak bisa berbuat apa-apa.