Harryadin mengatakan pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk mencari jalan keluar menekan defisit migas yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan. Salah satu upaya yang dikaji adalah penggunaan biofuel atau bahan bakar yang berasal dari bahan tanaman.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, untuk mengembangkan jaringan kelistrikan di wilayah kepulauan, ‎kedua belah pihak membuat program Renewable Energy for Electrification Program (REEP).‎

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menjelaskan pemerintah telah berupaya menurunkan impor di industri migas. Salah satu upaya tersebut ialah pengimplementasian perluasan penggunaan biodiesel sebesar 20 persen (B20). Perluasan penggunaan B20, kata dia, juga bertujuan untuk meningkatkan ekspor CPO.

Menko Darmin mengatakan, untuk floating storagenya sendiri akan disediakan oleh Pertamina, yang kemudian nantinya akan disewakan oleh perusahaan yang menyediakan FAME. Meski masih ada beberapa kendala di lapangan, implementasi B20 sendiri dikatakan Menko Darmin sudah nyaris 100 persen.

Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan mengapa target EBT itu sulit terealisasi. Menteri Jonan melanjutkan, pada dasarnya bahan baku etanol ialah bahan yang produksinya digunakan manusia. Oleh sebab itu, penggunaan etanol menjadi sulit karena bersaing dengan permintaan tinggi untuk kebutuhan sehari-hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menilai transformasi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai energi bersih (clean energy) kedepannya akan memakan biaya yang tidak sedikit. Meski begitu, dia mengaku mendukung peningkatan penggunaan EBT di Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana, mengatakan dua PLTP yang beroperasi adalah Karaha Unit I berkapasitas 30 Mega Watt (MW) dan Sarulla unit 3 berkapasitas 110 MW. Sampai kuartal III 2018, total kapasitas listrik yang berasal dari energi panas bumi mencapai 1.948,5 MW.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, mendorong pemerintah untuk mempermudah proses pengurusan proyek pembangkit listrik tenaga Energi Baru Terbarukan (EBT). Sebab, pembangunan proyek energi ramah lingkungan itu kerap terhenti akibat tumpang tindih peraturan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengungkapkan ‎instansinya telah memperkirakan potensi PLTS yang dipasang di atap bangunan mencapai 1,8 Giga Watt (GW) sampai 2 GW, setelah dua tahun peraturan menteri tersebut terbit.

Wakil Ketua Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Muhammad Sofyan menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan dan regulasi yang dapat menjadi pendorong investasi energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, memastikan pembangunan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak akan terganggu, atas rencana peme‎rintah menunda pengoperasian pembangkit sebesar 15.200 Mega Watt (MW). Di mana, pembangkit tersebut merupakan bagian dari program 35.000 MW.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, memproyeksi pembangkit terbangun pada 2025 mencapai 100.000 MW. Pemerintah mendorong 23 persen dari total kebutuhan itu dihasilkan oleh sektor energi terbarukan. Saat ini 9.000 MW pembangkit listrik berasal dari energi baru terbarukan sehingga dalam tujuh tahun masih dibutuhkan 14.000 MW.

Managing Director TGRA, Lasman Citra mengatakan, perusahaan juga memiliki rencana right issue di tahun depan. Adapun sepanjang tahun ini perseroan telah menyerap Rp 28 miliar. Total yang dianggarkan oleh perusahaan adalah sekitar Rp 50 - Rp 60 miliar untuk equity.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harris, mengatakan meskipun wewenang membatalkan kontrak sepenuhnya hak PLN, namun, di mengharapkan investor yang kesulitan pendanaan tersebut diberi cukup waktu untuk dapat menunaikan poin perjanjian.

Sebanyak 46 proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) yang telah ditandatangani kontraknya atau Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PLN (Persero) dengan pengembang swasta atau Independen Power Producer (IPP) terancam batal dibangun.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir mengatakan, PLN telah menetapkan batas waktu proses pembangunan pembangkit listrik yaitu 12 bulan setelah perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dilakukan.

Menara listrik tenaga surya ini memiliki tinggi 240 meter yang berdiri di tengah Gurun Negev, Israel.

Taman panel surya Photovoltaic berada di Prancis yang dibangun di atas tanah seluas 2,5 kilometer persegi.